Jakarta, Bhirawa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu satu tahun bagi seluruh pejabat daerah untuk mempersiapkan layanan satu atap atau “one stop service” guna meningkatkan kinerja pemerintah.
“Saya sudah melihat di provinsi ‘one stop service’ banyak yang sudah siap. Tapi masih banyak yang belum. Mulai tahun depan akan kita berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi,” kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11).
Di hadapan para pejabat daerah itu, Presiden menegaskan akan ada sanksi bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai layanan satu atap. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi dalam bentuk pemberhentian pemberian dana alokasi khusus.
Ia menyebut hal itu sebagai politik anggaran.
“Meski pun saya tahu di DAU ada caranya, tapi memang harus kita lakukan, supaya kita bisa men’drive'(mendorong, red) agar semuanya siap menerima ‘one stop service’,” katanya.
Presiden menilai layanan satu atap sebagai salah satu cara untuk menghentikan keluhan publik pada masalah perizinan.
Paparkan Pengalihan Subsidi Konsumtif
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyebut subsidi energi senilai Rp330 triliun memberatkan postur anggaran dan berencana untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak yang konsumtif ke subsidi produktif dalam bentuk pembiayaan usaha-usaha produktif.
“Kita ingin pengalihan subsidi BBM, kita arahkan ke subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani, infrastruktur dan irigasi ke petani juga,” kata Presiden. Ia menargetkan mencapai swasembada dalam tiga tahun dan pembangunan lima hingga tujuh bendungan setiap tahunnya.
Subsidi BBM, tambah dia, juga harus diarahkan untuk pengadaan mesin kapal dan pendingin ikan untuk nelayan serta infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan produktif lain.
Pada kesempatan itu di hadapan para pejabat daerah, Presiden menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir nilai subsidi BBM mencapai Rp14,5 triliun. “Kita bakar, hilang selama lima tahun,” katanya. Sementara itu untuk kesehatan dan infrastruktur hanya Rp202,6 triliun dan Rp577,9 triliun.
“Ini yang harus kita ubah,” katanya seraya menyebut hal itu sebagai suatu tantangan ekonomi. Selain menyampaikan mengenai pengalihan subsidi energi, Presiden pada kesempatan itu juga mengingatkan para pejabat daerah untuk berhati-hati dalam memberikan izin pengelolaan sumber daya alam pada investor. [ant.ira]
Keterangan Foto : Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan sejumlah gubernur usai meresmikan pembukaan Rakornas Kabinet Kerja tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11). Dalam acara yang dihadiri oleh gubernur, kapolda dan kepala BIN daerah seluruh Indonesia serta para menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menyampaikan rencana pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi BBM ke subsidi pupuk dan benih, irigasi dan bendungan.
