Tiada musibah penyakit hewan, tiada paceklik pembiakan sapi. Tetapi harga daging di Indonesia semakin menjadi yang tertinggi di dunia. Ini yang menyebabkan menu daging menjadi makanan mewah, semakin tak terjangkau. Sehingga masyarakat sangat jarang mengkonsumsinya, kecuali untuk pesta dan hajatan. Maka pemerintah perlu waspada terhadap upaya “pemahalan” daging sapi secara sepihak oleh importir.
Menteri Keuangan baru saja menerbitkan Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 267 tahun 2015, mulai berlaku 8 Januari 2016. Isinya, pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), diantaranya untuk impor sapi indukan. Tetapi pembebasan PPN bisa di-pleset-kan menjadi sebaliknya. Yakni, tambahan PPN, yang serta-merta ditambahkan pada harga daging. Dus, harga daging boleh naik. Padahal seharusnya tidak ada alasan apapun untuk menaikkan harga daging.
Saat ini rata-rata harga daging di dalam negeri, sekitar Rp 100 ribu. Tetapi di Jawa Timur, NTB dan NTT, harga daging masih dibawah Rp 100 ribu. Tetapi harga paling murah di dalam negeri, masih lebih tinggi dibanding negara lain. Sedangkan harga daging di Jepang dan Australia tak lebih dari Rp 50 ribu. Ini yang menyebabkan daging menjadi makanan mewah. Sehingga masyarakat sangat jarang mengkonsumsinya, kecuali untuk pesta dan hajatan.
Tetapi mahalnya harga daging tidak membuat peternak menjadi sejahtera. Ini terbukti dari nilai tukar peternak (NTP) kurang dari 100. Artinya, usaha ke-peternakan tergolong tidak feseable, peternak selalu tekor. Seharusnya, untuk BEP (break even point) saja pada tahun 2016 ini NTP harus sudah sebesar 145. Pemerintah berkewajiban memperbaiki NTP peternak. Caranya, memperbaiki indeks diterima (hasil beternak), dan menurunkan indeks beli (belanja usaha ternak).
Keterpurukan petani peternak dengan harga daging termahal didunia, sungguh paradoks. Lebih lagi, jumlah persediaan ternak terbesar masih di tingkat rumahtangga petani. Sedangkan yang dimiliki oleh pengusaha peternak, hanya sekitar 35%. Andai harga daging diturunkan (sampai Rp 50 ribu per-kilogram), maka seekor sapi hanya akan bernilai Rp 8,5 juta. Ini sekaligus bagai buah simalakama. Perekonomian peternak di pedesaan akan semakin jeblok.
Karena itu diperlukan pengaturan tataniaga daging sapi, termasuk kemungkinan subsidi harga bakalan (bibit) sapi untuk penggemukan. Karena harga bakalan sudah mencapai Rp 5 juta-an. Jawa Timur merupakan daerah penyangga utama kebutuhan daging sapi di Indonesia. Saat ini peternak (yang juga petani) Jawa Timur tercatat memiliki 4,7 juta ekor sapi. Hanya sekitar 10% yang dikonsumsi masyarakat Jawa Timur.
Memang tidak seluruh sapi siap dipotong, karena masih harus menunggu setidak-tidaknya sampai usia 2 tahun. Berdasar kriteria itu, jumlah sapi yang siap dipotong sebanyak 750 ribu ekor. Tidak perlu khawatir, karena jumlah kelahiran mencapai 1 juta ekor (surplus 250 ribu ekor per-tahun). Sebenarnya Indonesia tidak terlalu kekurangan daging sapi. Namun beberapa restoran dan hotel konon tidak menerima suplai daging sapi lokal, karena alot dan cepat membusuk.
Kebutuhan impor daging sapi konon mencapai 612 juta kg per-tahun. Tetapi pasokan dalam negeri hanya sekitar 64% (sebanyak 391 juta kilogram). Sehingga harus impor sebanyak 221 juta kilogram (setara dengan 1,3 juta ekor sapi). Defisit sebesar 36% itulah yang dianggap sebagai “jatah” blantik importir sapi. Semestinya, defisit daging bisa dipenuhi peternak lokal, dengan menggenjot pembiakan, serta perbaikan manajemen dan metode potong RPH.
Tetapi problem per-sapi-an, semakin rumit karena terlanjur terbelit-belit KKN (kolusi korupsi dan nepotisme). Andai tiada KKN, kebutuhan daging sapi bisa ditata melalui pemuliaan (perkawinan silang) sapi, dan pemberian subsidi temporer (teknologi dan modal).
——— 000 ———-
