DAK Mampu Percepat RPJMN dan Rentra BKKBN

Kepala BKKBN Pusat Dr Surya Chandra Surapaty MPH PhD membuka acara DAK SUB BIDANG KB Tahun 2016 Regional III.

Kepala BKKBN Pusat Dr Surya Chandra Surapaty MPH PhD membuka acara DAK SUB BIDANG KB Tahun 2016 Regional III.

Sosialisasi DAK Sub Bidang KB Regional III
Surabaya, Bhirawa
Untuk mempercepat Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Sub Bidang KB sebesar Rp603.3 miliar dan DAK non fisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BKOB) sebesar Rp215.6 miliar (Untuk 508 kabupaten/kota).
Kepala BKKBN Pusat, Dr Surya Chandra Surapaty MPH PhD mengatakan, dalam rangka penguatan program KKBPK di tingkat kabupaten dan kota, pemerintah telah mengalokasikan DAK bidang KB sejak tahun 2008 (Untuk 279 kabupaten/kota). DAK bidang KB merupakan bantuan dana pemerintah pusat kepada kabupaten/kota tertentu dalam mendanai pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program KKBPK beserta sarana dan prasarana pendukungnya dalam rangka pengendalian jumlah penduduk.
Menurutnya, DAK sifatnya membantu bukan menggatikan dana APBD. Dengan DAK diharapkan kabupaten/kota tidak mengurangi jumlah anggaran APBD untuk KB selama ini telah dialokasikan oleh kabupaten/kota.
‘’Pada pelaksanaannya banyak daerah yang mengurangi anggaran APBD untuk KB dengan alasan sudah mendapatkan DAK. Sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana KB serta operasionalnya,’’ ucapnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, dalam penggunaan DAK diharapkan kabupaten/kota tidak salah sasaran. Ada beberapa sasaran kegiatan yang harus digarap kabupaten/kota dalam mengalokasikan DAK Sub Bidang KB yaitu dengan meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB seperti pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB), pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) kit, pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL), pengadaan personal komputer, pengadaan sarana KIE kit Kependudukan KB dan Pembangunan  KKBPK serta generasi Berencana Kit (Genre kit), pembangunan Balai Peyuluhan KKB tingkat kecamatan, pengadaan sepeda motor bagi PKB/PPLKB/PPLKB serta pengadaan sepeda motor untuk petugas KB di lini lapangan.
Kedepan orang nomer wahid di BKKBN ini berharap dengan dukungan anggaran DAK, diharapkan kabupaten dan kota penerima DAK Sub Bidang KB dapat melaksanakan berbagai kegiatan KB lebih banyak dan rutin. ‘’Kita berharap melalui DAK Sub Bidang KB pencapaian sasaran RPJMN dan Rentra BKKBN tahun 2015-2019 dapat tercapai,’’ pintanya.
Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf mengaku, program kependudukan di Jatim secara umum telah berhasil yang ditandai dengan LPP (Laju Pertumbuhan penduduk) relative stabil dalam periode sepuluh tahun terakhir dengan nilai 0,72 persen dan TFR (Total Fertility rate) atau angka kelahiran tercapai 1,64 persen. Jumlah penduduk Jatim menurut sensus penduduk tahun 2012 sebanyak 38.052.950 jiwa.
“Dari sisi mobilitas tingkat persebaran penduduk Jatim yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 17.832 7333 jiwa (47,58 persen) dan di daerah pedesaans ebanyak 19.644.024 jiwa (52,42 persen). Kepadatan penduduk di kota umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Surabaya adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi 2.801.409 jiwa,” katanya.
Perlu diketahui Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran DAK Sub Bidang KB Regional III yang berlangsung sejak tanggal 28-30 Maret 2016 di Surabaya diikuti oleh peserta dari NTB, NTT, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. [dna]

Tags: