Dalih Partisipasi Wali Murid Jadi Celah Pungli

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Dindik Surabaya, Bhirawa
Dalih partisipasi masyarakat selalu menjadi alasan utama berbagai dugaan praktik pungutan liar yang kini tengah menjadi sorotan di sejumlah sekolah di Surabaya. Hal ini lazim, lantaran alasan tersebut juga dikuatkan dengan aturan formal, yakni UU Sisdiknas 2003.
Padahal, partisipasi masyarakat yang dimaksud berbentuk sumbangan sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan jumlahnya tidak ditentukan oleh satuan pendidikan. Sebaliknya, pungutan bersifat wajib, mengikat, dan jumlahnya sudah ditentukan. “Dari sisi UU memang ada ruang yang bisa dimanfaatkan sekolah untuk melakukan pungutan,” kata Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, antara pungutan dan sumbangan sudah diatur jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Dinas Pendidikan (Dindik) tinggal mendorong sekolah untuk lebih transparan dan akuntabel terhadap dana dari partisipasi masyarakat. “Sumber dana satuan pendidikan kan berasal dari APBN, APBD, sumbangan, bahkan CSR. Pengelolaannya harus tepat dan transparan. Sekolah pun harus punya program jelas,” ujar dia.
Dengan adanya tranparansi dan akuntabilitas dari satuan pendidikan, peluang-peluang penyalahgunaan dapat dicegah. Sebab, data-datanya dilaporkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut memonitor penggunaannya.
Dia mencontohkan, berdasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), satuan pendidikan dapat menghitung semua kebutuhannya. Kebutuhan ini sebagian dapat dibiayai dari APBN maupun  APBD. Bila anggaran dari pemerintah itu belum menutup semua kebutuhan sekolah, maka dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat.
Martadi mengatakan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan mutu pendidikan tidak bisa dicegah karena merebaknya masalah pungli di beberapa sekolah negeri yang ada di Surabaya. “Partisipasi masyarakat tidak hanya diartikan dalam bentuk uang, bisa barang. Namun, itu juga hasil musyawarah dan disetujui oleh komite, wali murid, dan sekolah,” jelas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan pungli mutasi siswa di SMAN 15 seakan menjadi pembuka kasus-kasus serupa di sejumlah sekolah di Surabaya. Satu per satu korban pun mulai berani buka suara.  Kali ini, giliran SMAN 3 dan SMAN 21 yang dilaporkan wali murid ke Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya gara-gara pungli.
Sementara itu, Koordinator Pengawas Sekolah Surabaya Bambang Soegijanto mengaku tak dapat berbuat banyak mengatasi persoalan tersebut. Sebab, ada pengawas sekolah juga memiliki keterbatasan wewenang dalam mengawasi sekolah. “Secara normatif, tugas kita mengawasi proses belajar mengajar dan manajerial kepala sekolah,” tutur Bambang.
Meski demikian, mantan Sekretaris Dindik Surabaya ini mengaku telah merapatkan barisan dengan seluruh pengawas di Surabaya untuk mengantisipasi hal itu terulang. Namun, lagi-lagi Bambang mengaku kesulitan jika sudah masuk ke ranah keuangan sekolah. Karena itu, pihaknya berharap ke depan Inspektorat ikut andil dalam mengawasi keuangan sekolah. “Tugas kita hanya pembinaan sekolah. Jadi tidak bisa sampai masuk ke persoalan pungutan,” kata dia.
Fungsi pembinaan, lanjut Bambang, dilakukan agar kepala sekolah mampu menggunakan anggaran sesuai aturan dan tidak menerima dana diluar yang diperbolehkan. Apalagi di Surabaya telah menegaskan diri dengan program sekolah gratis. “Tidak dapat dipungkiri, dalih partisipasi masyarakat memang selalu jadi alasan. Bisa jadi memang ini kebutuhan sekolah yang belum tercukupi dengan bantuan operasional yang diberikan oleh pemerintah,” pungkas dia.
Saat di Surabaya, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tidak meragukan komitmen Pemkot Surabaya yang akan menindak tegas oknum jika terbukti bersalah melakukan pungli.
Terlepas dari itu, menteri kelahiran Bandung ini menilai pungli terjadi bukan atas kesalahan sistem birokrasinya, melainkan faktor manusianya yang harus diperbaiki.
Menurut Yuddy, upaya peningkatan kualitas birokrasi sudah dilakukan Pemkot Surabaya dengan inovasi pemanfaatan TIK dan pemangkasan birokrasi. Selanjutnya, yang perlu dilaksanakan secara konsisten adalah tata kelola dan disiplin pegawai yang dibarengi dengan pengawasan yang berkesinambungan.
Dia meminta publik dan media juga mengawasi kinerja pemerintahan. Laporan atau pengaduan terkait kinerja birokrasi diperbolehkan asalkan beracuan dari data dan fakta yang kuat.  ”Jadi, pelaporan jangan atas dasar ‘katanya’ atau hal-hal yang masih rancu kebenarannya. Lebih-lebih pengaduan untuk kepentingan tertentu, hal itu sebaiknya dihindari,” tandasnya. [tam,dre]

Tags: