Kakek Karnawi, Lansia yang tiap hari dirawat oleh anaknya di dusun Ketintang Desa Jimbaran Wetan Kec Wonoayu. [alikus/bhirawa]
Pemkab Sidoarjo berhasil mengurangi jumlah warga kurang mampu pada tahun 2020 lalu. Ini bisa diukur dari jumlah bantuan PKH yang diberikan kepada warganya itu terus menurun.
Data yang diperoleh dari Sekretariat PKH atau program keluarga harapan, pada awal tahun 2020 lalu, jumlah KPM atau keluarga penerima manfaat dari program Kemensos itu, target yang menerimanya ada sebanyak 39.074 KPM.
Sampai akhir tahun 2020, sebenarnya bisa berkurang dan menjadi sebanyak 37.535 KPM. Kondisi tersebut karena ada KPM-KPM itu yang dinilai telah lulus karena ada KPM-KPM itu yang dinilai telah lulus secara alami maupun lulus karena mandiri.
Jumlah lulus secara alami ada sebanyak 1.206 KPM dan lulus secara mandiri ada sebanyak 515 KPM. Total semua yang lulus ada 1.721 KPM.
“Karena dinilai sudah lulus, KPM-KPM ini tidak lagi menerima bantuan PKH, ” jelas Kepala Dinas Sosial Kab Sidoarjo, DR Tirto Adi, yang didampingi Koordinator PKH Kab Sidoarjo, M.Ihksan, Kamis (11/2) akhir pekan lalu.
Lulus secara mandiri, jelas Tirto, para PKM ini tidak lagi menerima bantuan dari Pemerintah ini karena mereka berhasil keluar dari garis kemiskinan karena usaha keras yang dilakukan. Misalnya menjadi wirausaha.
Sedangkan KPM yang lulus secara alami, karena sudah tidak ada lagi komponen persyaratan untuk menerima PKH. Misalnya, anak sudah lulus sekolah, pindah domisili atau meninggal dunia.
Tetapi pada awal tahun 2021 ini, KPM yang menerima PKH, lanjut Tirto, bertambah kembali, karena adanya pandemi Covid-19 yang saat ini juga masih melanda di semua daerah di Indonesia.
Sehingga dari catatan sekretariat PKH Sidoarjo ada tambahan baru kembali sebanyak 8.638 KPM.
Sehingga pada tahun 2021 ini total KPM yang menerima PKH ada sebanyak 45.991 KPM. menerima PKH ada sebanyak 45.991 KPM.
Menurut Tirto, jumlah tambahan penerima PKH tersebut sudah dilakukan validasi atau tinjau lapang oleh pendamping PKH. Yakni keluarga tidak mampu yang ada 4 komponen persyaratan yang meliputi ada ibu hamil, Lansia, anak sekolah dan disabilitas berat.
Dikatakan Tirto Adi, dari target yang diberikan Kemensos RI sebesar 10% tiap tahun untuk penurunan penerima PKH, Kab Sidoarjo pada tahun 2020 lalu masih sebesar 6%.
Dirinya tidak mengelak karena masih menghadapi sejumlah kendala. Yakni masih belum maksimalnya adanya program pendampingan untuk pemberdayaan untuk para PKH itu. Baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
“Intinya untuk mengentas kemiskinan ini tidak bisa dari kami saja, tapi juga perlu kerja bareng dan kompak dengan lembaga-lembaga yang lain. Kita semua harus sinergis, sampai para KPM ini bisa mandiri, ” paparnya.
Data yang diperoleh dari BPS Kab Sidoarjo, dari hasil sensus penduduk tahun 2020, angka rata-rata kemiskinan di Kab Sidoarjo memang mengalami kenaikan. Faktor pemicu utamanya, adalah karena terjadi pandemi Covid-19 yang merembet dan berdampak pada sektor perekonomian.
Angka kemiskinan di Kab Sidoarjo yang sebenarnya mulai tahun 2010 sampai tahun 2019 terus turun menjadi 5.32%, yang mana paling rendah di Provinsi Jawa Timur, bahkan juga dibawah rata-rata Nasional, karena ada pandemi Covid-19 di tahun 2020 itu, angka rata-rata kemiskinannya akhirnya naik menjadi 5.59%. (kus)
