Dampak Kenaikan Cukai, Perusahaan Rokok di Sidoarjo Tersisa 38

Sri Warso Yudhono. [alikus/bhirawa].

Sidoarjo, Bhirawa
Kenaikan Cukai rokok pada tahun 2020 ini dikhawatirkan akan kembali membuat susut perusahaan rokok dan home industri rokok di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Sebab sebelum kenaikan harga cukai rokok pada tahun 2014 lalu, jumlah total perusahaan dan home industri rokok di Kabupaten Sidoarjo ada sebanyak 280.
Namun setelah ada kenaikan cukai rokok mulai tahun 2014 lalu, menurut data dari Asosiasi Pengusaha rokok Sidoarjo (Aspersid) jumlahnya terus menyusut, sekarang tersisa 38 saja.
“Kita sangat khawatir, jangan sampai ada perusahaan dan home industri rokok yang kolaps lagi. Karena saat ini ada kenaikan harga cukai lagi sebesar 23%,” komentar Sri Warso Yudono SE, Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian┬áPerekonomian dan SDA Kabupaten Sidoarjo, Selasa (7/1) kemarin.
Dari jumlah 38 perusahaan rokok tersebut, menurut data Aspersid, masih banyak jumlah perusahaan rokoknya dibanding yang home induatri.
Apalagi pada saat itu, lanjut Yudho, keluar aturan Kemenkeu, kalau usaha rokok harus dilakukan pada tempat mininal 200 meter persegi. Itu
semakin menambah banyak usaha rokok di Kabupaten Sidoarjo yang susut karena tidak bisa memenuhi persyaratan.
Yang dikhawatirkan dari banyaknya usaha bidang rokok di Kabupaten Sidoarjo yang menyusut adalah, selain pengangguran akan bertambah, juga khawatir akan banyak munculnya usaha-usaha rokok ilegal.
Pada tahun 2020 ini, menurut Yudho, pihak Bea Cukai sudah menegaskan kalau sampai ada lagi ditemukan penjual rokok ilegal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, maka penjualnya akan dipidanakan.
Hasil monev cukai rokok, kata Yudho, dulu di pasar loak Krian ditemukan ada 4 penjual. Tapi saat monev tahun 2019 lalu hanya ditemukan 1 penjual. Sama dengan di pasar loak Taman, kini tinggal 1 penjual.
Yang harus dipikirkan dari pengangguran akibat banyak perusahaan rokok yang kolaps itu, lanjut Yudho, yakni harus bisa memberi atau menciptakan lapangan usaha baru, bagi mantan pengusaha dan karyawannya.
Padahal menurut Yudho, kadang tidak mudah membuat orang yang sekian lama berkecimpung di bidang rokok, harus ganti ke bidang usaha lain.
Diakui Yudho, tiap daerah pasti mengeluh dengan adanya kenaikan harga cukai ini. Karena akan banyak dampaknya. Maka itu daerah harus pintar mensiasatinya.
Memang tidak gampang mengubah kebiasaan orang. Tetapi bila ada niat dan kemauan keras dan bukan karena terpaksa, ia pastikan akan berhasil.
Seperti yang telah dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo selama ini. Tetap mendidik eks karyawan pabrik rokok, agar bisa berusaha di bidang lain. Misal dengan memberikan pelatihan, ketrampilan lain dan memberi modal usaha.
“Kegiatan itu selama ini sudah dilakukan oleh OPD terkait di Sidoarjo,” kata Yudho.
Ia menerangkan kalau dana bagi hasil cukai tembakau di Kabupaten Sidoarjo selama ini didistribusikan pada OPD terkait. Pada tahun 2020 ini ada sebanyak 9 OPD. Misalnya kepada Disnaker untuk bisa memberikan pelatihan ketrampilan kerja. Kepada Dinas Pangan Pertanian untuk memberi bantuan hewan ternak atau Disperindag untuk bantuan berupa rombong.
“Selama ini Alhamdulilah banyak yang tertolong dengan bantuan kita,” katanya. (kus)

Tags: