Jakarta, Bhirawa.
Dampak penyebaran virus Corona paling parah bukan pada sistem kesehatan, tapi justru pada sistem perekonomian. Penimbunan masker dan memborong bahan kebutuhan/ pangan (panic buying), mengakibatkan harga kebutuhan melonjak. Kondisi semacam ini, jika tidak dihentikan bukan hanya kesehatan, tapi juga akan menimbulkan krisis ekonomi dan berlanjut pada krisis politik.
“Penyebaran virus Corona bukan hanya mengancam sistem kesehatan, tetapi lebih parah lagi justru dampak pada sistem perekonomian. Bukan hanya perekonomian China asal muasal virus Corona yang terguncang. Tetapi juga perekonomian Indonesia, bahkan perekonomian dunia terpapar krisis,” papar Wakil Ketua MPR RI Dr Jazilul Fawaid (PKB) dalam diskusi 4 Pilar MPR ber tema “Penerapan 4 Pilar Kebangsaan Dalam Situasi Krisis” , Jumat sore (6/3). Nara sumber lain, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR, Saifulah Tamliha dan pengamat komunikasi politik UGM, Syarwi Ahmad.
Jazilul Fawaid yakin, Indonesia mampu menghalau dampak virus Corona, asal masyarakat tidak terguncang dan panik oleh situasi ini. Dia menyesalkan pernyataan pengamat yang menyebutkan ” 6 bulan lagi pemerintah ini akan jatuh”. Pernyataan seperti itu akan menimbulkan kepanikan dalam masyarakat dan berakibat panic buying seperti hari-hari ini.
Sementara, Syaifulah Tamliha meng-amini pendapat rekannya tersebut diatas. Virus Corona di Indonesia paling parah dampaknya di bidang perekonomian, bukan pada penyebaran virusnya. Dikatakan, setiap penurunan 1% pertumbuhan ekonomi China, berakibat pada penurunan 0,3% pertumbuhan ekonomi Indone sia. Jika pertumbuhan ekonomi China turun 2% maka pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 0,6 %.
“Dengan pengertian bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai asumsi. Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kurang dari 5%. Krisis ini mudah-mdahan tidak bergeser ke wilayah politik. Kalau sampai bergeser ke wilayah politik, akan sangat berbahaya,” kilah Syaifullah Tamliha.
Nyarwi Ahmad berpendapat, pemberantasan virus Corona masih kurang maksimal. Entah itu merambah di bidang kesehatan maupun ke perekonomian. Krisis akibat Corona ini membutuhkan kemampuan dalam membaca mata rantai krisis. Diperlukan strategi komunikasi publik yang bagus dan semua elemen di lembaga pemerintah, termasuk MPR bisa mendorong kearah itu.
“Untuk mengantisipasi multiple krisis ini, dibutuhkan kebijakan publik yang bagus dengan cara terukur. Yang bisa diprediksi ke depan misalnya ekonomi, kita harus melihat di sektor mana yang terlampau. Misalnya pariwisata dan lainnya yang real di depan mata, belum yang di perdagangan, ekspor dll. Mungkin lanjutan ya adalah krisis politik, walaupun masih agak jauh, tapi semuanya perlu di-antisipasi,” ujar Syarwi Ahmad. (Ira)
————————————————
Tampilkan kutipan teks
