Damroni Chudori: ” Apa yang Ditakutkan”

Damroni Chudori

Sidoarjo, Bhirawa.
Untuk memutuskan anggaran pembangunan RSUD Sidoarjo barat ternyata amat sulit. Pimpinan DPRD kembali melakukan pertemuan, Rabu (29/1) untuk membahas alotnya mencapai kesepakatan.
Anggota fraksi PKB, Damroni Chudori, menyatakan bahwa sikap fraksinya tidak berubah. Hasil pansus KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) untuk membangun RSUD Sidoarjo barat tetap harus diparipurnakan.
Pansus yang diketuai Nasih dari PKB sudah selesai bekerja dengan catatan-catatan. Hasil Pansus sudah diserahkan pimpinan. Hasil kajian Pansus harus dibawa ke paripurna untuk diambil keputusan ditolak atau diterima. Kalau keputusan disetujui paripurna maka skema KPBU yang harus digunakan untuk membangun RSUD.
Sebaliknya apabila paripurna menolak. Maka RSUD itu harus dibangun menggunakan APBD. Seperti diketahui APBD sudah menganggarkan Rp 120 miliar.
Sebenarnya diatas kertas tidak ada yang perlu dikuatirkan karena kursi PKB hanya 16. Sedangkna kubu penolak KPBU ada 34. “Apa yang mereka takutkan,” tanyanya.
Sementara Tarkit Erdianto, dari fraksi PDIP berpendapat lain. Keputusan pimpinan dewan sudah mengembalikan hasil pansus ke anggota Pansus. Artinya pansus harus mengambil keputusan dulu. Seperti apa keputusan Pansus.
Bila dirasakan persyartan KPBU tidak bisa dipenuhi maka pansus harus menolak KPBU.
Penolakan terhadap KPBU itu yang kemudian dibawa ke paripurna untuk disetujui. Itu permintaan sebagian besar anggota dewan. “Tidak ada tawar menawar lagi,” ujarnya.
Wakil ketua DPRD, Emir Firdaus, membenarkan bahwa pimpinan sudah mengembalikan ke pansus. Dalam rapat pekan lalu sudah disepakati seperti itu. (hds)

Tags: