Dana BOS Diblokir, Kepala Sekolah Wadul ke Dewan Surabaya

DPRD Surabaya, Bhirawa
Komisi D DPRD Surabaya mendapatkan laporan dari beberapa Kepala Sekolah di Surabaya jika nomor rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diblokir seminggu yang lalu oleh Pemkot Surabaya.
Hal tersebut diakui anggota Komisi D DPRD Surabaya Laila Mufidah, di mana dirinya telah mendapatkan laporan dari beberapa Kepala Sekolah, jika nomor rekening dana BOS telah diblokir oleh Pemkot Surabaya.
”Seminggu yang lalu ada sekolah yang mau ambil ke Bank Jatim dan ternyata diblokir. Ini laporan dari salah satu Kepsek di Mulyorejo dan Kepsek di daerah Tenggilis Mejoyo,” kata Laila Mufidah kepada wartawan, Kamis (11/10).
Laila Mufidah juga tidak menyebut nama Kepsek dan sekolahnya dengan alasan keamanan. Menurutnya jumlah rekening yang diblokir ternyata mencapai ratusan. Keterangan ini didapat saat dirinya berusaha minta penjelasan langsung dari salah satu staf Dispendik Surabaya yang bernama Agnes.
“Kenapa diblokir, alasannya izin operasional sudah mati. Tapi beberapa Kepsek yang lapor ke saya, bilang jika izinnya masih hidup semua. Anehnya, ternyata Bu Agnes ini mengaku bisa membuka blokirannya, asal PPN dan PPH nya diselesaikan. Setelah saya desak terus, belakangan beralasan lagi kalau dana BOSnya memang telat,” keluhnya.
Menurut politisi perempuan asal Fraksi PKB ini, laporan ke website milik Kemendikbud juga sudah dilakukan setelah membuat laporan ke Dinas Pendidikan.
”Tapi sepertinya malah dicari-cari kesalahannya, termasul soal pajak, bukan hanya untuk triwulan 1 dan 2, tapi juga pajak 2017,” terangnya.
Laila mengatakan bahwa kejadian yang menimpa sekolah ini mengagetkan sekaligus menjadi keprihatian seluruh anggota DPRD di komisinya yang membidangi Kesra dan Pendidikan.
”Kami dengan teman-teman heran, mengapa sampai seperti ini, padahal dana ini dari pusat yang ditransfer dari Dispendik Provinsi. Kalau dianggap salah teman-teman Kepsek mengakui salah, tapi kalau diblokir kan sekolah tidak bisa berjalan karena itu BOS untuk Juli sampai dengan September,” tandasnya.
Laila berharap, Pemkot Surabaya bisa segera memberikan solusi secepatnya karena menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar di setiap sekolah, yang tentu berimbas kepada nasib dan masa depan siswa.
”Kepala sekolah sudah berusaha untuk menalangi dan daerah lain di Jatim tidak ada yang melakukan seperti itu. Sudah tidak banyak membantu sekolah swasta, kok malah tambah ditahan, Bopda juga ngadat,” katanya. [dre]