Focus Grup Discussion (FGD) tentang Dana Desa di aula Hotel Panglima, Kabupaten Sampang.
Sampang, Bhirawa
Pelaksanaan dana desa (DD) di Kabupaten Sampang hingga saat ini masih jauh dari transparansi dan partisipasi masyarakat Desa. Hal ini dinyatakan dalam Focus Grup Discussion (FGD) yang melibatkan 40 orang yang berasal dari unsur NGO/LSM, OKP, Media Pers dan Tokoh Masyarakat/Agama dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang.
Addy Imansyah manager program Posko Kawal Desa di Kabupaten Sampang, menjelaskan dari hasil forum diskusi, dengan tema menguatkan partisipasi masyarakat mendorong transparansi dana desa, ada beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan dana desa di Kabupaten Sampang yang sudah berjalan dua tahun ini, dalam pelaksanaannya masih jauh dari transparansi dan partisipasi masyarakat Desa.
“Beberapa indikatornya adalah hingga saat ini, masyarakat desa tidak mengetahui pasti berapa nilai anggaran DD dan penggunaannya di Desa mereka, bahkan di beberapa Desa kami menemukan seorang Bendahara desa di Kecamatan Sokobanah Sampang, tidak mengetahui berapa jumlah uang bantuan yang turun ke Desa, hal ini menunjukan proses transparansi pelaksanaan DD masih belum terwujud,” papar Addy yang juga aktif di organisasi Nahdlatu Ulama (NU) Sampang, Selasa (23/8).
Lebih lanjut Addy Imansyah mengatakan, di Posko Kawal Desa di Sampang, sudah beberapa kali melakukan diskusi terkait pelaksanaan DD di Sampang, tidak hanya melibatkan NGO/LSM, OKP dan tokoh masyarakat saja, namun juga melibatkan pemangku kebijakan DD di tingkat Kabupaten seperti badan pemberdayaan masyarakat (BAPEMAS) dan lain-lain. Hal ini guna mendorong pelaksanaan DD di Sampang lebih baik. [lis]
