Dana Distribusi Logistik Pileg Kurang Rp800 Juta

Sumenep, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mengajukan tambahan dana pemilu legislatif (Pileg) sebesar Rp800 juta. Pengajuan dana itu untuk kekurangan biaya distribusi logistik kesejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di daratan dan kepulauan. Pasalnya, dana yang ada saat ini hanya sebesar Rp600 juta, sedangkan kebutuhannya total sebesar Rp 1,4 miliar.
Ketua KPU Sumenep, Thoha Shamadi mengatakan, jika kekurangan dana sebesar Rp800 juta itu tidak segera ditutupi dipastikan akan menghambat pada pendistribusian logistik utamanya ke kepulauan. “Kalau sampai kekurangan itu tidak dipenuhi pasti menghambat pendistribusian logistik, karena dana yang ada itu tidak cukup,” kata Thoha Shamadi di kantornya, Rabu (05/03).
Thoha menyatakan, kekurangan dana distribisi logistik itu karena KPU pusat mengalokasikan dana tersebut disama ratakan semua KPU daerah, padahal Sumenep memiliki geografis yang berbeda, memiliki kepulauan yang membutuhkan anggaran lebih besar. “Sumenep ini kan memiliki banyak kepulauan dan tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kekepulauan kan pasti menggunakan alat transportasi laut dan itu menambah biaya ongkosnya,” ujarnya.
Untuk menghindari kecelakaan laut seperti logistik jatuh ke air, KPU harus membungkus semua logistik terutama surat suara dengan plastik. Sebab, pada pelaksanaan pemilu tahun lalu pernah terjadi kecelakaan laut, untung saja logistik itu dibungkus plastik lagi sehingga tidak rusak. “Kalau dibungkus plastik lagi kan otomatis menambah biaya lagi. Makanya untuk pendistribusian logistik di Sumenep tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” paparnya.
Dia menegaskan, 40 persen logistik pemilu legislatif untuk kabupaten Sumenep dikirim kekepulauan, karena dari 27 kecamatan, 9 kecamatan diantaranya berada dikepulauan, selebihnya didaratan. “Sebanyak 40 persen logistik pemilu di Sumenep ini dikirim kekepulauan karena ada 9 kecamatan berada diwilayah kepulauan,” tegasnya.
Dia berharap, pengajuan penambahan dana distribusi logistik ini dikabulkan oleh KPU pusat, sebab jika tidak pihaknya mengaku kebingungan untuk menutupi kekurangan itu. “Kami berharap KPU pusat mengerti dan kami yakin bisa melihat kondisi geografis Sumenep,” pungkasnya. [sul]