Dana Kampanye Parpol Harus Dibatasi

Jakarta, Bhirawa
Dana kampanye Pemilu sebaiknya dibatasi, agar Pemilu 2014 ini sejalan dengan azas Pancasila. Dana kampanye yang jumlahnya bisa triliunan, akan berdampak buruk pada pemilihan kepala daerah. Apalagi jika dana tersebut didapat dengan menghalalkan segala cara, untuk menang.
“Pemilu sebagai instrumen demokrasi, maka kampanyenya harus transparan dan dipertanggungjawab kan.  Pemilu juga merupakan langkah menuju proses perbaikan demokrasi. Oleh karenanya, masyarakat harus pintar memilih calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” cetus Arif Budimanta (F-PDIP) dalam diskusi di MPR RI Senayan. Hadir sebagai pembicara lainnya, Martin Hutabarat (Gerindra) dan Harry Azhar Azis (F Golkar), dengan moderator Sulistyo.
Menyinggung masalah Caleg incumbent anggota DPR, Arif bilang tidak menyalahi fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Namun para caleg incumbent harus tetap ingat tujuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang diwakilinya. Seperti, memperjuangkan hak anak anak  miskin untuk mendapat beasiswa. Juga hak masyarakat untuk mendapat kan penerangan listrik, air bersih, jalan/jembatan, harus diperjuangkan sampai gol.
Martin Hutabarat melihat, Golput memang masih tetap ada dalam Pemilu 2014 ini. Namun dia yakin jumlahnya tidak sebesar Pemilu 2009 lalu. Di Dapil-nya di Sumut, dari pemantauan yang telah dilakukan-nya Golput pada Pemilu bulan depan  hanya sekitar 5% saja. Dia berpesan pada masyarakat, agar memilih Caleg yang rekam jejaknya nya bagus tidak tercela.
“Jangan sekali kali nyoblos Caleg yang koruptor, agar Indonesia kedepan menjadi negara besar dan maju, seiring dengan kemajuan global,” tandas Martin. [ira]