Dana Kompensasi PSK Nganjuk Diduga Bocor Rp 1,2 M

Dana Kompensasi PSK Nganjuk Diduga Bocor Rp 1,2 MNganjuk, Bhirawa
Dana kompensasi terhadap warga terdampak dan pekerja seks komersial (PSK) Rp 1,263 miliar dalam APBD 2015 yang dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans Pemkab Nganjuk ditengarai bocor. Ditunjukkan dengan masih banyaknya PSK dan warga terdampak yang tidak mendapat kompensasi. Bahkan ada 20 PSK asal Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom yang menghadap Sekretaris Kabupaten Nganjuk, Masduqi untuk meminta jatah kompensasi.
“Kami ini PSK asal Kandangan, yang lain dapat kompensasi kami ini kok tidak, kami merasa dicurangi,” ungkap PSK Kandangan yang enggan namanya dikorankan. Para PSK yang berada di Kantor Sekretariat Kabupaten Nganjuk mengaku kalau sebeleumnya mereka telah masuk data untuk mendapat santunan. Namun begitu pelaksanaan kompensasi diberikan mereka justru hanya menjadi penonton.
Meski telah menunggu selama dua jam, para PSK asal Kandangan itu oleh Satpol PP dilarang masuk ke ruang Roro Kuning dimana sedang digelar rapat yang membahas soal penutupan lokasi PSK. Karena tidak mendapat jawaban, para PSK asal Kandangan akhirnya memilih pulang. Kekecewaan para PSK yang tidak menerima kompensasi sangat beralasan karena kompensasi yang seharusnya diterima Rp 4,8 juta. “Awalnya ada 123 PSK yang masuk data untuk mendapat kompensasi, tetapi yang menerima kompensasi hanya 41, pasti ini ulah pejabat yang maling,” ujar para PSK dengan nada jengkel.
Sementara itu di Kantor Dinsosnakertrans, warga terdampak asal lokasi PSK Kudu Kecamatan Kertosono dan lokasi PSK Kandangan antri untuk mendapat pembagian dana kompensasi. Dari total penerima asal lokasi PSK Kudu ada 31 PSK dan 44 warga terdampak, sedangkan dari lokasi PSK Kandangan hanya 41 PSK dan 191 warga terdampak yang mendapat kompensasi. Dimana besaran kompensasinya Rp 2,298 juta untuk warga terdampak dan 4,8 juta untuk PSK.
Bhirawa juga sempat menemui Amin Tohari warga terdampak asal lokasi PSK Kandangan yang tidak mendapat kompensasi. Amin Tohario yang sempat menanyakan ke petugas mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Amin Tohari mengaku dirinya memiliki wisma di lokasi PSK Kandangan yang dia sewa Rp 25 juta setahun. Karena lokasi PSK ditutup, Amin Tohari bingung harus bekerja apa. “Saya juga warga terdampak, tapi tidak dapat kompensasi lalu saya harus meminta keadilan sama siapa. Wisma saya dan alat karaoke saya jadi nganggur,” ujar Amin Tohari.
Indikasi adanya kebocoran dana kompensasi PSK semakin kuat saat Kepala Dinsosnakertrans Drs Moch. Radjuli MM enggan bicara saat ditanya soal jumlah keseluruhan PSK dan warga terdampak yang mendapat kompensasi. Bahkan saat ditanya Bhirawa, Moch. Radjuli malah pergi meninggalkan aula lokasi pembagian kompensasi PSK dan warga terdampak. “Saya tidak tahu, tanya saja petugasnya,” kata Moch. Radjuli sambil berlalu.
Selain beberapa PSK dan warga Kandangan yanga tidak mendapat kompensasi, warga terdampak di lokasi PSK Guyangan dan tiga lokasi PSK lainnya juga belum menerima kompensasi. [ris]

Keterangan Foto : Penerima dana kompensasi yang terdiri dari warga dan PSK Kandangan berjubel menunggu giliran dipanggil oleh petugas Dinsosnakertrans.(ristika/bhirawa)

Tags: