Dana Maskin RS Hilang Tulungagung di Anggaran 2016

Tulungagung, Bhirawa
Visi dan misi Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, bidang kesehatan tidak tercermin seluruhnya dalam RAPBD 2016. Salah satunya terkait dana masyarakat miskin (maskin) di RSUD dr Iskak Tulungagung yang justru hilang atau tidak ada sama sekali.
Anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, pada Bhirawa, Senin (23/11), sangat menyayangkan dana maskin RSUD dr Iskak tidak tercantum dalam RAPBD 2016. Padahal tahun 2015 dana tersebut dianggarkan sampai Rp 2,3 miliar.
“Ini yang kami tanyakan pada Bappeda. Mengapa sampai dana maskin RSUD tidak ada dalam RAPBD 2016. Apalagi pemberian dana maskin RSUD merupakan salah satu implementasi dari visi misi bupati dan wakil bupati dalam bidang kesehatan,” paparnya.
Menurut Heru Santoso sebenarnya masalah dana maskin RSUD dr Iskak merupakan kewenangan bupati dan wakil bupati untuk meniadakan atau tetap menganggarkan. “DPRD hanya menyarankan. Masalahnya juga dana maskin sangat dibutuhkan warga miskin. Tidak semua warga miskin sampai saat ini terdaftar BPJS Kesehatan,” paparnya.
Selain itu, lanjut dia, dana maskin di Dinas Kesehatan yang diperuntukkan bagi maskin memeriksakan diri di Puskesmas-Puskesmas juga tidak dianggarkan di RAPBD 2016. Tahun lalu dianggarkan Rp 2 miliar.
Bahkan yang mengejutkan, anggaran pengadaan obat di Dinas Kesehatan dalam RAPBD 2016 hanya disebutkan sebesar Rp 100 juta saja. Padahal selama tahun 2015 teranggarkan Rp 1,2 miliar.
“Anggaran yang hanya Rp 100 juta tentu akan membuat obat-obatan di Puskesmas menjadi terbatas. Di Tulungagung ini tercatat ada 32 Puskesmas dan 69 Pustu (Puskesmas Pembenatu),” tandas politisi asal PDI Perjuangan ini.
Menjawab pertanyaan, Heru Santoso mengatakan masih ada waktu bagi Pemkab Tulungagung utamanya Bappeda Kabupaten Tulungagung untuk menganggarkan dana maskin RSUD atau di Puskesmas. Atau menambah dana pengadaan obat di Dinas Kesehatan. “Masih ada waktu. Kendati pembahasan RAPBD 2016 di tingkat komisi sudah selesai, di tingkat banggar belum,” tuturnya.
Rencananya, RAPBD 2016 akan ditetapkan sebagai APBD 2016 pada akhir bulan ini. Informasi yang didapat dari sebagian anggota Badan Musyawarah (Banmus) rapat paripurna DPRD Tulungagung terkait pengesahan APBD 2016 akan dilakukan pada tanggal 26 November 2015. [wed]