Rekrutmen PPS untuk kegiatan Pilbup Malang 2015 yang masuk pada anggaran NPHD (cahyono/bhirawa)
Kab Malang, Bhirawa
Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang untuk perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum cair, hal itu tidak membuat patah arang lima komisioner KPU setempat. Sebab, untuk biaya perekrutan PPK dan PPS telah menggunakan uang pribadi dengan cara urunan.
Sementara, dana untuk perekrutan anggota PPK sebesar Rp 70,2 juta, dan rekrutmen PPS yakni sebesar Rp 39,3 juta belum cair. Karena Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) masih belum ditandatangani Bupati Malang, itu disebabkan dalam dua Minggu terakhir ini, bupati sedang perjalanan dinas ke Negara Jerman dan Korea Selatan.
“Kami berharap pada besuk Senin (18/5) hari ini, NPHD sudah ditandatangani bupati, karena pada Sabtu (16/5) kemarin informasinya sudah datang. Karena jika terus-menerus kita urunan, secara otomatis uang yang dimiliki masing-masing komisioner sangat terbatas,” ujar Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Malang Sofi Rahma Dewi, Minggu (17/5), kepada wartawan. Sedangkan dana sebesar itu, ia menjelaskan, yakni untuk melakukan perekrutan PPK di 33 kecamatan dan perekrutan PPS di 378 desa serta 12 kelurahan. Karena jika kita harus menunggu dana dari NPHD, maka hal tersebut akan menyulitkan KPU sendiri. Sehingga mau tidak mau komisioner harus mau urunan, agar pekerjaan KPU nantinya tidak terlalu berat. Selain itu, memang jadwal perekrutan PPK dan PPS memang sudah diatur dalam KPU Pusat.
“Untuk itu KPU tetap bergerak terus meski harus urunan untuk biaya operasional, dan jika hanya menunggu dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, sehingga bisa dipastikan program KPU tidak akan jalan dengan maksimal atau terancam molor,” terang Sofi, yang sudah dua periode menjadi Komisoner KPU Kabupaten Malang ini. Padahal, menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan surat kepada Pemkab Malang, pada 11 Mei 2015, agar segera mencairkan anggaran tersebut. Namun, hingga sekarang belum ada titik terang, bila Pemkab akan mencairkan dana tersebut. Sebab, dana yang kami ajukan itu, sifatnya memang urgent atau penting sekali untuk kelancaran kegiatan KPU, yakni untuk mempersiapkan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2015 yang akan kita selenggarakan pada bulan Desember 2015 mendatang. Dan jika pada hari Senin (18/5) Pemkab Malang belum juga mencairkan, tegas Sofi, maka pihaknya akan menyampaikan apa adanya kepada KPU Pusat terkait hal tersebut. Agar KPU Pusat bisa mengetahui masalah yang sekarang dihadapi KPU Kabupaten Malang.
“Dan memang kegiatan KPU saat ini berjalan sedikit lamban, karena anggaran belum dicairkannya dari Pemkab Malang,” akunya. [cyn]
