Drs. Edi Susilo Msi
Situbondo, Bhirawa
Pencairan dana bantuan politik (banpol) satu dari dua partai besar yang setahun terakhir ini berpolemik yakni Partai Golkar (PG) akhirnya tuntas. Pasalnya, dana banpol dari pemerintah daerah itu bisa dicairkan setelah PG berhasil melampirkan bukti islah dua kepengurusan Partai Golkar dan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
Setelah ada tambahan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akhirnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Situbondo secara resmi mencairkan dana banpol khusus Partai Golkar pada tahun 2015 lalu.
Sementara itu untuk polemik kepengurusan PPP, kata Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo, Drs. Edi Susilo Msi, hingga saat ini masih belum ada penyelesaian karena belum mengantongi bukti islah yang ditembuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. “Sehingga, dana banpol untuk PPP pada tahun 2015 hangus alias dikembalikan ke kas daerah,” tegas mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Situbondo itu.
Edi menguraikan, saat itu Partai Golkar mengajukan pemberitahuan islah dan sudah disetujui MenkumhAM. Namun, aku Edi, pihaknya kala itu tidak serta merta menindaklanjuti atas pengajuan PG itu. Tetapi, lanjutnya, Bakesbangpol Kabupaten Situbondo lebih dahulu meminta fatwa ke Pemprov Jatim, yng diteruskan ke pemerintah pusat. “Karena dari Kemendagri sudah ada jawaban, maka khusus untuk PG klir dan tidak ada masalah. Kita cairkan sesuai dengan porsi yang dterima PG,” tegas Edi. [awi]
