Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Dana pemeliharaan jalan secara nasional membutuhkan Rp43 triliun tiap tahunnya. Untuk mengurangi potensi kerusakan jalan sekaligus meminimalkan anggaran perbaikan, jembatan timbang dinilai menjadi solusi.
“Besarnya pembiayaan tersebut memang membenani pemerintah. Sehingga, salah satu solusinya adalah pengaturan tonase muatan dan dimensi kendaraan angkut,” kata Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto, Kamis (30/1) kemarin.
Pembatasan truk kelebihan muatan atau Over Dimensi Over Loud (ODOL), pun telah diatur oleh UU Lalu Lintas dan Angkutan Barang nomor 22 tahun 2009. “Namun, implementasi belum maksimal dilakukan,” jelasnya.
Satu di antara upaya untuk mengurangi jumlah muatan ada pada jembatan timbang. Namun, solusi itu terbentur terbitnya UU No 23 tahun 2014, sebab pengelolaan jembatan timbang saat ini dikelola pemerintah pusat.
Sebagai solusi jalan tengah, Kuswanto menyebut pemerintah provinsi siap dalam hal pengoperasian jembatan timbang. Melalui skema dekonsentrasi, pengembalian kewenangan pengelolaan dari pemerintah pusat ke Provinsi bisa dilakukan. “Pengelolaannya tetap di bawah pemerintah pusat, namun operasional dari provinsi. Apalagi, dari belasan, hanya sembilan yang siap beroperasi,” katanya.
Kementerian Perhubungan pun dinilai memberikan sambutan baik. “Dari pihak Kementerian Perhubungan, sudah menunjukkan respon. Namun, dari pihak provinsi, kami belum koordinasi soal perkembangan teknis,” katanya.
Kuswanto menambahkan, selain dapat merusak jalan, kelebihan tonase bisa menimbulkan kerugian lain. “Risiko kecelakaan cukup tinggi. Apalagi, kalau di ruas tol. Sebab, tonase berat tak bisa menambah kecepatan. Termasuk, pengereman juga tak efektif,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah bersedia melakukan pengelolaan bersama dengan Pemprov Jatim untuk mengembalikan fungsi jembatan timbang.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Fattah Jasin menjelaskan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah mengusulkan pengelolaan bersama kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan telah disetujui.
“Jadi bukan pengembalian (pengelolaan jembatan timbang), tapi pengelolaan bersama. Nanti akan ada teknis pembahasannya. Pertemuan lebih lanjut. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan. Prinsip kemenhub tidak keberatan,” ujar Fattah Jasin, Minggu (26/1) lalu. [geh]
