BPBD droping air untuk warga Desa Jurangjero, Kecamatan Gading.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Musim kemarau mulai dirasakan warga Dusun Kuncian, Desa Jurangjero, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Mereka mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk menanggulangi dampak kekeringan, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai melakukan pendistribusian air bersih ke wilayah tersebut, walaupun dana penanganan kekeringan nihil.
“Karena ada permintaan warga melalui pemerintah desa untuk pengiriman air bersih, sehingga kami mulai mendistribusikan,” kata Kepala
Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermaudi, Jum’at 24/7/2020.
Anggit menyebut, air bersih itu didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan 74 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 627 jiwa di dusun tersebut. Sementara untuk desa lainnya yang dinilai rawan kekeringan saat kemarau masih belum ada permintaan.
“Masih belum ada untuk desa lainnya karena saat ini masih awal kemarau,” jelasnya.
Anggit menambahkan, puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo sekitar September mendatang.
“Namun sesuai dengan perdiksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tahun ini masuk pada musim kemarau basah,” katanya.
Dua bulan memasuki musim kemarau, sudah ada desa di Kabupaten Probolinggo yang terdampak kekeringan. Kemarin, satu desa mengajukan permintaan pengiriman air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo.
Anggit Hermanuadi mengatakan, anggaran penanganan dampak kekeringan ikut digeser untuk penanganan Covid-19. Mengingat, bulan-bulan lalu masih musim hujan dan tidak masuk prioritas.
“Kalau anggaran untuk penanganan bencana kekeringan sudah habis kena refocusing untuk Covid-19,” tuturnya.
Sampai kemarin, kata Anggit, ada satu desa yang mengajukan permintaan air bersih ke BPBD. Namun, belum dipenuhi. “Sudah ada satu Desa Jurang Jero, Kecamatan Gading, yang minta kiriman air bersih tadi (kemarin, Red),” jelasnya.
Soal anggaran penanganan bencana kekeringan, Anggit mengaku, masih akan mengajukan melalui Perubahan APBD 2020. Pihaknya berencana mengajukan sekitar Rp 100 juta. Dana ini diharapkan mampu meng-caver dampak kekeringan hingga akhir tahun.
“Sekarang sudah mulai pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Desa yang minta air bersih, tetap kami layani secepatnya dengan anggaran kegiatan lebih dulu sambil menunggu pengajuan PAK,” tandasnya.
Semua wilayah di Kabupaten Probolinggo berpotensi terjadi bencana kekeringan. Namun, dari data yang diperoleh berdasarkan pemantauan dan penanganan lapangan, ada delapan kecamatan yang patut diwaspadai, paparnya.
Delapan kecamatan yang pernah mengalami kekeringan itu di antaranya Kecamatan Tegalsiwalan, Tongas, Bantaran, Wonomerto, Banyuanyar, Kuripan, Lumbang, dan Kecamatan Besuk.
“Kalau yang potensi rawan kekeringan itu ada 14 desa di 8 kecamatan. Tapi, tidak menutup kemungkinan desa lain juga terdampak,” tambahnya.(Wap)
