Jalan Utara Brantas ini yang akan menjadi lokasi Jembatan Anyar Ploso- Babat, saat ini masih menunggu pembebasan lahan. [ramadlan]
Jombang, Bhirawa
Pembebasan tanah untuk proyek jembatan anyar Ploso -Jombang memasuki babak baru. Setelah beberapa pekan kemarin sosialisasi pembebasan tanah secara formal sudah dilakukan Pemkab Jombang dan BBPJN Surabaya, kini proses inventarisasi lahan sedang dilakukan.
Kepala Desa Rejoagung Ploso Jombang Imam Supi’i mengatakan tujuh bidang tanah akan menjadi prioritas pembebasan terlebih dahulu, kemudian akan dikembangkan pada lahan berikutnya. “Katanya dalam minggu – minggu ini akan ada sosialisasi lagi untuk yang tujuh bidang tersebut. Setelah itu akan dilanjutkan ke yang lain,” papar Imam Supi’i saat ditemui Bhirawa di kantor desa, Kamis (16/3).
Namun, Kades Syafi’I mengaku belum mengetahui ketujuh bidang tanah yang akan menjadi prioritas pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalur jembatan anyar Ploso- Babat tersebut.” Soal lahan prioritas belum tahu yang mana, nunggu sosialisasi,”imbuhnya.
Sementara itu, beredar kabar tentang harga yang akan dipatok tim appraisal untuk pembebasan tanah yang akan dibayar per bidang di utara Brantas. Namun sumber tersebut belum menyatakan bahwa nominal itu sudah resmi. “Katanya sekitar 1, 5 sampai 2 juta per meter persegi. Itu untuk harga tanah saja, belum termasuk harga bangunannya. Jika bangunan tersebut dipakai untuk usaha bisa jadi lebih mahal dari bangunan tempat tinggal,”ungkap salah satu sumber di Utara Brantas Jombang.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan jembatan Ploso baru ini masih menunggu proses pembebasan tanah di sisi utara Brantas. Sedangkan proses pembebasan tanah di sisi selatan Brantas sudah selesai 100 persen. Jumlah objek bidang yang akan dibebaskan di sisi utara Brantas lebih dari 100 bidang, dengan total luasan yang dibutuhkan sekitar 8. 400 m2.
Pemkab Jombang akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk sebagian dana pembebasan tanah di utara Brantas. Jika dari angka itu masih ada kekurangan, maka akan dialokasikan anggaran dari Pemprov Jatim. Sedangkan untuk anggaran konstruksi jembatan, Bappeda Jombang beberapa waktu lalu menyebut sudah disiapkan anggaran oleh pemerintah pusat sebesar Rp 158 miliar.
Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Jombang Budi Winarno mengatakan nominal dari anggaran dari pemerintah provinsi untuk tambahan pembebasan tanah masih menunggu selesainya proses inventarisasi bidang yang saat ini sedang dilakukan tim appraisal. “Kalau itu masih menunggu hasil appraisal dan inventarisasi di lapangan,”ungkap Budi Winarno dihubungi melalui sambungan ponselnya. [rur]
