Danrem Sisir Balongcankring, Pantau Sebelum Penutupan

Komandan Korem 082 CPYJ didampingi Komandan Kodim 0815 Mojokerto dan pengurus Yayasan Mojopahit meninjau lokasi, Rabu (27/4) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Belum genap sepekan dilantik sebagai Komandan Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya Mojokerto, Kol Kav Gathut Setyo Utomo langsung membuat gebrakan. Didampingi Komadan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Djohan Darmawan, Danrem blusukan di area pemukiman yang selama ini diduga sebagai kawasan prostitusi.
Didampingi salah satu Pengurus Yayasan Mojopahit, Djodi Starioso rombongan berkeliling di kawasan seluas 5 ribu meter persegi itu. Dikawasan ini, Danrem menyapa setiap warga yang masih tinggal di kawasan itu.
”Sebagai orang baru saya harus tahu secara langsung setiap kondisi masyarakat. Apalagi di kota ini bakal dilakukan deklarasi bebas praktek prostitusi. Jadi bukan penutupan lokalisasi melainkan bebas kawasan prostitusi,” lontar Gathut Setyo Utomo, Rabu (27/4) kemarin.
Setelah melihat lokasi, Gathut mengatakan, di Balongcangkring dipastikan kondusif menjelang deklarasi 29 Mei mendatang. Karena di lokasi ini penghuninya saat ini para Lansia yang menyandang berbagai tuna.
”Pasti nanti tak seperti saat penutupan Kalijodo di Jakarta itu. Tapi tetap jika diperlukan nanti Kodim saya perintahkan untuk membackup pasukan. Soal jumlahnya nanti Dandim yang akan menghitung,” ujar pria yang pada tahun 2010 lalu menjabat Komandan Kodim Sidoarjo ini.
Rombongan blusukan hampir 30 menit. Hampir semua gang dan ruas jalan tak luput dari pantauan Danrem dan Dandim. ”Kami kooperatif dan membantu aparat keamanan dalam mendukung kebijakan wali kota soal Mojokerto bebas prostitusi,” timpal Djodi Starioso yang kemarin mendampingi rombongan berkeliling komplek.
Ditemui terpisah Tegoeh Starioso Ketua Yayasan Mojopahit yaang menanungi kawasan Balongcankring menjelaskan, jumlah keseluruhan aneka tuna binaan yayasan yang dikelolanya sebanyak 1.132 kepala keluarga (KK), atau sekitar 3.400 jiwa.
”Jumlah itu diantaranya berlatarbelakang tuna karya, tuna wisma, tuna daksa dan tuna lainnya, termasuk eks WTS yang sudah berumahtangga tapi masih berada di yayasan,” imbuhnya.
Data ini, kata Tegoeh, sudah ia kirim ke Pemprov Jatim dan bahkan sudah diverifikasi ke lapangan. Namun Tegoeh mengaku belum tahu pasti rencana tindaklanjut yang akan digulirkan Pemerintah Propinsi Jatim terkait warga binaannya itu.
”Terus terang kami belum tahu pasti langkah selanjutnya dari pemerintah. Kalau memang akan ada sentuhan dari pemerintah ya silahkan saja. Sepanjang itu untuk pemberdayaan warga binaan. Tapi secara prinsip kami mandiri. Ini sudah berlangsung sejak yayasan berdiri tahun 1969,” tandasnya.
Tegoeh memastikan aktifitas yayasan tetap berjalan, pembinaan dan rehabilitasi aneka tuna tetap berjalan, meski tidak ada lagi WTS yang disebut-sebut pihak lain memberi kontribusi untuk kelangsungan operasional yayasan. Sebab ada atau tidak ada WTS , yayasan tetap eksis, tidak akan lumpuh seperti pandangan minor pihak-pihak yang tidak memahami ruang gerak yayasan. Pihaknya hanya berharap, langkah pemerintah yang akan menyentuh warga binaannya benar-benar berorientasi pemberdayaan, bukan lantaran proyek kegiatan.
”Jangan sampai sentuhan pemerintah sekedar development community tanpa tindaklanjut jangka panjang,” cetusnya.
Sebelumnya Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus memutuskan per tanggal 29 Mei 2016 segala aktifitas prostitusi sudah tidak ada lagi di seluruh wilayah Kota Mojokerto.
Dalam batas waktu itu juga akan ditandai dengan istigosah sekaligus deklarasi kota Mojokerto bebas prostitusi.
”Tidak hanya di Balong Cangkring, tapi diseluruh wilayah Kota Mojokerto mulai 29 Mei mendatang harus bebas prostitusi,” lontar wali kota yang juga seorang kiai ini. [kar.min]