Data BPS Jadi Pedoman Pemerintah Tentukan Kebijakan

Pemprov Jatim, Bhirawa
Data-data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menekankan kepada bupati/wali kota untuk menggunakan data BPS agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
“Kita harus menggunakan data ini betul-betul sesuai kebutuhan dan kepentingan agar tidak bias. Data ini sangat penting sehingga jangan sampai isu malah menjadi keputusan,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat menghadiri Statistical Capacity Building Bupati/Wali kota se-Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (6/11) sore.
Menurutnya, penggunaan data ini harus dilakukan dalam setiap proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mulai dari proses distribusi misalnya, kebijakan pemanfaatan sumber daya harus berbasis data. Termasuk dalam hal alokasi kebijakan sumber daya alam sampai dengan penyediaan barang dan jasa kepada publik. Juga, proses stabilisasi dalam pengendalian fiskal, serta proses regulasi dalam hal ini penetapan perda. “Semua proses ini harus berbasis data. Jangan mengatakan informasi tanpa data yang dianalisis,” katanya.
Ke depan, ia mengusulkan kepada BPS agar menambah kab/kota di Jatim yang dihitung Indeks Harga Konsumennya, karena saat ini hanya ada di 8 kab/kota. Kemudian rilis pertumbuhan ekonomi atau PDRB kab/kota yang biasanya dilakukan pada bulan Agustus tahun selanjutnya, bisa dilakukan lebih cepat.
“Saya juga usul data mengenai ketenagakerjaan dan kemiskinan kab/kota yang selama ini hanya dilakukan sekali dalam setahun, bisa ditambah kalau bisa dua kali,” terangnya.
Sementara itu Kepala BPS RI, Dr. Suhariyanto mengatakan, penentuan suatu kebijakan berdasarkan data atau fakta sangatlah penting. Kemudian, dalam menghubungkan data yang sangat teknis dengan kebijakan yang relevan, tidaklah mudah. Untuk itu dibutuhkan data yang berkualitas.
“Data berkualitas ini harus memenuhi enam syarat, yakni relevan, akurat, aktual dan tepat waktu, aksesibilitas dan kejelasan, interpretabilitas serta koherensi dan keterbandingan,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa indikator strategis yang bisa dilihat dalam merumuskan kebijakan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, GINI ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari data tersebut, harus dilakukan evaluasi menyeluruh. Sebagai contoh dalam kasus kemiskinan, setelah mengetahui karakteristik kemiskinan di Jatim, selanjutnya kebijakan yang dibuat harus lebih fokus.
“Bupati/wali kota harus tahu karakteristik kemiskinan di wilayahnya, harus dilihat budaya dan kekhasan daerah masing-masing serta mampu memberikan motivasi bagi masyarakatnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kepala BPS juga menyampaikan apresiasinya kepada Pakde Karwo yang dianggap sebagai satu-satunya gubernur di Indonesia yang hafal mengenai data baik tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, selama 10 tahun kepemimpinannya, Pakde Karwo selalu menggunakan data dalam membuat kebijakan sehingga kemajuan pembangunan di Jatim luar biasa. Hal itu terlihat dari banyaknya penghargaan yang diraih.
“Dengan kesibukan yang padat, Pakde Karwo juga mampu berkali-kali menerbitkan buku, ini prestasi luar biasa,” pungkasnya. [tam]