Kepala SKPD Pemkot Batu saat mengikuti Rapat pembahasan data kemiskinan bersama BPS Pusat di Balikota Among Tani Batu.
[Penanganan Kemiskinan di Kota Batu Tak Pernah Tuntas]
Kota Batu, Bhirawa
Kebijakan penanganan warga miskin Kota Batu yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) tidak pernah tuntas. Karena data warga miskin yang digunakan untuk pelaksanaan program belum di update atau masih menggunakan data lama dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Masalah ini menjadi pokok kajian dalam Rapat Para Kepala SKPD dengan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Pusat di Balaikota Among Tani Batu, Senin (10/4).
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Batu, Eko Suhartono, membenarkan jika penanganan masalah data kemiskinan di Kota Batu tidak bisa menemui titik penyelesaian dalam waktu bulanan bahkan tahunan. Karena Lembaga yang mengeluarkan data kemiskinan bisa dari BPS, TMP2K, dan Pusdatim.
“Namun data kemiskinan yang dikeluarkan antara satu dengan yang lain tidak ada kesamaan. Mohon ada kebijakan di (Pemerintah) Pusat bahwa yang mengeluarkan data kemiskinan atau warga berstatus miskin harus melalui satu pintu,” ujar Eko dalam forum rapat.
Selama ini, katanya, pembuatan data kemiskinan seolah tidak pernah selesai. Karena hampir 30-40 persen data warga miskin yang diperoleh Dinsos dari BPS selalu bermasalah.
Ditegaskan juga oleh Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso bahwa perkembangan ekonomi Kota Batu sangat luar biasa. Tetapi angka kemiskinan juga tinggi. Data dari mana?. Ternyata data yang digunakan adalah data kemiskinan tahun 2011. Hal ini memicu banyak warga yang protes.
Protes warga muncul karena ada warga yang statusnya tidak miskin lagi, namun tetap mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Padahal ada warga yang benar- benar miskin tidak kebagian bantuan. Ini semua bermula dari kurang akuratnya data kemiskinan yang digunakan dalam melaksanakan program.
“Karena itu data kemiskinan harus dikeluarkan satu pintu, sehingga dalam melaksanakan program semu kedinasan memiliki data yang sama,”ujar Punjul.
Menjawab kendala data kemiskinan ini, Kepala Deputi Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono, mengatakan tidak akurtnya data kemiskinan selama ini disebabkan beberapa hal. Antara lain, kurangnya sosialisasi ketika ketika petugas survey mendatangi warga yang menjadi responden.
“Akibatnya, banyak responden tidak siap memberikan data yang dibutuhkan petugas BPS. Selain itu, ketika mengetahui data ini dibuat untuk memberikan bantuan, tak sedikit responden yang datanya dimiskin-miskinkan,”ujar Adi. Karena itu, lanjutnya, untuk mengawasi kinerja, data, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, BPS kini memiliki Forum Masyarakat Statistik (FMS). FMS ini terdiri dari 24 orang yang berlatar akademisi dan ahli bidang statistik.
Adi tak memungkiri jika saat ini masih terjadi carut marut atas data kemiskinan di BPS. BPS memberikn data kemiskinan yang dimiliki ke TMP2K maupun Kementrian Sosial dan Dinas Sosial yang ada di Daerah. Namun TMP2K dan Kemensos juga mencari data pembanding, sehingg terjadi tumpang tindih data.
Ke depan, harus ada Lembaga yng diberi wewenang untuk me-update atau memperbarui data kemiskinan. Dalam hal ini yang berpeluang melakukan itu adalah Kemensos (Dinsos). Karena dalam kurun waktu sebulan saja, data kemiskinan sudah akan mengalamibanyak perubahan. Bagaimana jadinya jika data yng digunakan adalah data tahun lalu bahkan 4 tahun yang lalu.
“Data kemiskinan selalu jadi misteri. Menjadi sulit untuk melaksanakan program kegiatan ketika data tidak valid dan tidak sama. Keluhan masalah Data Kemiskinan di Batu ini akan kita sampaikan ke Pemerintah Pusat,”janji Adi Lumaksono. [nas]
