Data Kemiskinan Sidoarjo Dianggap Kurang Valid

Kepala Bappeda Ir Sulaksono saat membuka Bimtek DKD kemarin. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, agar data jumlah kemiskinan bisa terdeteksi secara valid. Maka harus dilakukan pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD). Sebab selama ini data kemiskinan selalu dianggap kurang valid.
Kondisi ini dijelaskan Kepala Bappeda Sidoarjo, Ir Sulaksono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah di Convention Hall Suncity Sidoarjo, Selasa(7/4) kemarin.
Menurut Sulaksono, pemutakhiran DKD penting dilakukan. Data yang valid atau data yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan diharapkannya muncul melalui pemutakhiran DKD. Sehingga akan dapat meminimalisir kesalahan sasaran program perlindungan sosial.
Data kemiskinan selama ini masih dianggapnya tak valid. Pada pelaksanaannya, masih ada masyarakat miskin yang tak merasakan program perlindungan sosial. Seperti pemberian Jaminan Kesehatan Masyarkat Miskin (JKMM) maupun pemberian bantuan beras untuk masyarakat miskin/Raskin. Maka melalui DKD kali ini, diharapkan program perlindungan sosial akan tepat sasaran kepada masyarkat miskin, dan yang memang benar-benar miskin.
”Sehingga percepatan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab Sidoarjo dapat cepat terwujud,” harap Sulaksono.
Nantinya, sensus terhadap warga miskin akan dilakukan petugas pencacah data kemiskinan. Yakni Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) serta Sub PPKBD. Sudah ada 750 petugas pencacah yang akan dikerahkan untuk turun lapangan. ”Mereka akan mengumpulkan data terkait jumlah pasti masyarakat miskin Sidoarjo yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesra dan Kemasyarakatan Bappeda Sidoarjo, drg Indrati selaku narasumber mengatakan, angka kemiskinan di Kab Sidoarjo masih dibawah nasional maupun Propinsi Jatim, data itu diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Angka kemiskinan di Kab Sidoarjo tahun 2013 menunjukkan 6,69%. Sedangkan nasional sendiri sebesar 11,475 % dan Jatim sebesar 12,73%.
Sedangkan, petugas pencacah itu nantinya akan melakukan penjaringan RTS serta individu sasaran. Indikatornya penduduk kategori miskin Sidoarjo, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) maupun KTP Sidoarjo.
”Indikator lainnya adalah masyarakat miskin di luar kepersertaan Program Perlindungan Sosial (PPLS), Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) serta diluar kepersertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan Raskin APBN,” terang Indarti. [ach]