Saifullah Yusuf
Kota Mojokerto, Bhirawa
Data ribuan penghuni Yayasan Sosial Mojopahit Mojokerto yang dikirim ke Pemprov Jatim hingga kini masih diverifikasi. Verifikasi dilakukan Pemprov untuk mengetahui dan mengelompokan masing-masing warga sesuai dengan kategori dalam menentukan bantuan.
Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf mengaku Pemprov sudah menerima data itu. ”Ya sekarang sedang diverifikasi, apakah mereka yang termasuk yang dipulangkan, atau warga terdampak,” jelas Wagub ditemui diacara Pramuka di Kampus Stiekes PPNI Jabon Kab Mojokerto, Senin (18/4) kemarin.
Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim ini menambahkan verifikasi dilakukan supaya tak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan. ”Mana yang ditangani Kemensos, Pemprov maupun Pemkot Mojokerto. Makanya diverifikasi itu supaya tak tumpang tindih,” tambahnya.
Menurut Gus Ipul, langkah Pemkot Mojokerto yang akan melakukan deklarasi bebas prostitusi 29 Mei mendatang sudah final. Ini yang terakhir (lokalisasi di Jatim, red) Kalau sudah ditutup berarti di Jatim sudah tak ada lagi.
Momentum deklarasi yang akan dilakukan Pemkot Mojokerto diwujudkan dalam bentuk istigosah akbar. Pemprov Jatim mendukung momentum deklarasi itu. ”Ya Pemprov dukung itu. Soal nanti siapa pejabat Pemprov yang bisa hadir terserah pak gubernur. Bisa saya atau yang lain,” pungkas Wagub.
Sebelumnya Yayasan Mojopahit yang selama ini menaungi tempat yang diduga sebagai lokasi prostitusi Balong Cangkring Mojokerto itu mengirim data penghuninya ke Pemprov Jatim, Yayasan menyebut ribuan orang itu sebagai warga terdampak jika Balong Cangkring ditutup.
Penyerahan data warga binaan dari berbagai aneka tuna ini menurut Ketua Yayasan Mojopahit, Tegoeh Starianto menindaklanjuti permintaan Pemprov Jatim terkait penanganan dan rehabilitasi aneka tuna pasca penghentian rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) di lingkungan yayasan.
”Kami diminta (Pemprov Jatim) menyerahkan data aneka tuna terdampak pasca penghentian rehabilitasi WTS,” kata Tegoeh Starianto.
Menurut Tegoeh, jumlah keseluruhan aneka tuna binaan yayasan yang dikelolanya sebanyak 1.132 kepala keluarga (KK), atau sekitar 3.400 jiwa. ”Jumlah itu diantaranya berlatarbelakang tuna karya, tuna wisma, tuna daksa dan tuna lainnya, termasuk eks WTS yang sudah berumahtangga tapi masih berada di yayasan,” imbuhnya.
Meski menyerahkan data warga binaannya, namun waktu itu Tegoeh mengaku belum tahu pasti rencana tindaklanjut yang akan digulirkan Pemprov Jatim terkait warga binaannya.
”Terus terang kita belum tahu pasti langkah selanjutnya dari pemerintah. Kalau memang akan ada sentuhan dari pemerintah ya silahkan saja. Sepanjang itu untuk pemberdayaan warga binaan. Tapi secara prinsip kami mandiri. Ini sudah berlangsung sejak yayasan berdiri tahun 1969,” pungkasnya. [kar]
