Data Ribuan Warga Terdampak Penertiban Prostitusi Dikirim ke Gubernur

Ketua Yayasan Mojopahit, Tegoeh Starianto (tengah) didampingi pengurus menunjukkan bendel data warga, Rabu (30/3) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Ketua Yayasan Mojopahit, Tegoeh Starianto (tengah) didampingi pengurus menunjukkan bendel data warga, Rabu (30/3) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Yayasan Sosial Mojopahit Mojokerto menyerahkan data ribuan warga binaannya ke Pemprov Jatim. Yayasan yang selama ini menaungi tempat yang diduga sebagai lokasi prostitusi Balong Cangkring Mojokerto itu, menyebut ribuan orang itu sebagai warga terdampak jika Balong Cangkring ditutup.
Penyerahan data warga binaan dari berbagai aneka tuna ini, menurut Ketua Yayasan Mojopahit, Tegoeh Starianto menindaklanjuti permintaan Pemprov Jatim terkait penanganan dan rehabilitasi aneka tuna pasca penghentian rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) di lingkungan yayasan.
”Kami diminta (Pemprov Jatim) menyerahkan data aneka tuna terdampak pasca penghentian rehabilitasi WTS,” kata Tegoeh Starianto usai menyerahkan data warga binaan ke Wali Kota Mas’ud Yunus, Rab (30/3) kemarin.
Menurut Tegoeh, jumlah keseluruhan aneka tuna binaan yayasan yang dikelolanya sebanyak 1.132 kepala keluarga (KK), atau sekitar 3.400 jiwa. Jumlah itu diantaranya berlatarbelakang tuna karya, tuna wisma, tuna daksa dan tuna lainnya, termasuk eks WTS yang sudah berumahtangga tapi masih berada di yayasan.
Meski menyerahkan data warga binaannya, namun Tegoeh mengaku belum tahu pasti rencana tindaklanjut yang akan digulirkan Pemprov Jatim terkait warga binaannya itu.
”Terus terang kami belum tahu pasti langkah selanjutnya dari pemerintah. Kalau memang akan ada sentuhan dari pemerintah ya silahkan saja. Sepanjang itu untuk pemberdayaan warga binaan. Tapi secara prinsip kami mandiri. Ini sudah berlangsung sejak yayasan berdiri tahun 1969,” tandasnya.
Tegoeh memastikan, aktifitas yayasan tetap berjalan, pembinaan dan rehabilitasi aneka tuna tetap berjalan, meski tidak ada lagi WTS yang disebut-sebut pihak lain memberi kontribusi untuk kelangsungan operasional yayasan.
”Ada atau tidak ada WTS, yayasan tetap eksis, tak akan lumpuh seperti pandangan minor pihak-pihak yang tidak memahami ruang gerak yayasan,” tekannya.
Pihaknya hanya berharap, langkah pemerintah yang akan menyentuh warga binaannya benar-benar berorientasi pemberdayaan, bukan lantaran proyek kegiatan.
”Jangan sampai sentuhan pemerintah sekedar development community tanpa tindaklanjut jangka panjang,” cetusnya.
Sebelumnya Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus memutuskan, per tanggal 29 Mei 2016 segala aktifitas prostitusi sudah tidak ada lagi di seluruh wilayah Kota Mojokerto.
Dalam batas waktu itu juga akan ditandai dengan istigosah sekaligus deklarasi Kota Mojokerto bebas prostitusi.
”Tidak hanya di Balong Cangkring, tapi diseluruh wilayah Kota Mojokerto mulai 29 Mei mendatang harus bebas prostitusi,” lontar Wali kota yang juga seorang kiai ini. [kar]

Tags: