Puluhan warga Balong Cangkring mendengarkan ceramah agama dari Dai Ideal Jatim, Rabu (18/5) kemarin.n kariyadi/bhirawa
(Jelang Deklarasi Mojokerto Bebas Prostitusi)
Kota Mojokerto, Bhirawa
Menjelang Deklarasi Mojokerto bebas prostitusi, jumlah Warga Rawan Sosial (WRS) di Balong Cangkring terus dilakukan pencocokan. Dari pihak Yayasan Mojopahit selaku pengelolah BC mengajukan 1.132 Kepala Keluarga (KK) penerima kompensasi. Pihak Pemprov Jatim memferifikasi 700 an KK.
”Dalam rapat bersama persiapan Deklarasi Mojokerto Bebas Prostitusi yang dilakukan Biro Kesra Propinsi, MUI, Bimas Polda, BNNP dan Bagian Arsip beserta Forpimda di Ruang Nusantara jumlah WRS tercatat sebanyak kurang lebih 700 an KK. Memang ada perbedaan namun itu menjadi kewenangan Pemprop,” tutur Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, Rabu (18/5) kemarin.
Wali kota mengatakan ratusan warga itu diverifikasi untuk menerima kompensasi murni dari Propinsi. ”Mereka didata untuk menerima kompensasi. Namun besarannya sana (Provinsi) yang menentukan,” tambahnya.
Sementara itu, makin dekatnya pelaksanaan acara ini, wali kota mengeluarkan Surat Edaran kepada kepala SKPD, BUMD Camat dan Lurah. Dalam SE Nomor 331.1/1393/417412/2016 wali kota menghimbau agar seluruh lembaga pemerintah memasang spanduk dan banner berisi tulisan Mojokerto Bebas Prostitusi di setiap kantor yang ada.
”Setiap kantor dihimbau memasang banner itu,” tambah Kabag Humas Dan Protokol Heryana Dodik.
Heryana juga menjelasakan, acara ini direspon Ormas keagamaan dan kemasyarakatan dengan memasang spanduk yang sama. ”Elemen masyarakat mendukung deklarasi ini,” tandasnya.
Dalam acara deklarasi tanggal 29 Mei mendatang akan dilakukan kegiatan
zikir akbar untuk deklarasi Mojokerto Bebas Prostitusi. Sementara itu, Satpop PP juga diminta siap menampung laporan masyarakat apabila ada prostitusi. Apabila ada kegiatan prostitusi masyarakat di minta partisipasinya untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Seperti diketahui Ketua Yayasan Mojopahit, Tegoeh mengatakan jumlah keseluruhan aneka tuna binaan yayasan yang dikelolanya sebanyak 1.132 kepala keluarga (KK), atau sekitar 3.400 jiwa. ”Jumlah itu diantaranya berlatarbelakang tuna karya, tuna wisma, tuna daksa dan tuna lainnya, termasuk eks WTS yang sudah berumahtangga tapi masih berada di yayasan,” imbuhnya.
Meski menyerahkan data warga binaannya, namun waktu itu Tegoeh mengaku belum tahu pasti rencana tindaklanjut yang akan digulirkan Pemerintah Provinsi Jatim terkait warga binaannya itu.
”Terus terang kami belum tahu pasti langkah selanjutnya dari pemerintah. Kalau memang akan ada sentuhan dari pemerintah ya silahkan saja. Sepanjang itu untuk pemberdayaan warga binaan. [kar]
