Data Warga Miskin Sidoarjo Tak Uptudate

Ardi Anindita [ali kusyanto/bhirawa]

Ardi Anindita [ali kusyanto/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Data kemiskinan di Kab Sidoarjo masih memakai data tahun 2011 lalu. Jumlahnya sebanyak 99.492 rumah tangga. Jumlah itu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Sidoarjo. Karena tahun 2015, masih proses update di Kemensos dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
”Kini statusnya waiting list, kami tak tahu kapan selesainya,” terang Wakil Kepala Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab Sidoarjo, Ardi Anindita SSTP, saat dihubungi Minggu (1/5)) kemarin.
Menurut Ardi, ternyata tidak hanya Kab Sidoarjo saja yang menunggu proses update seperti itu, sebab daerah lain juga mengalami. Ini bisa jadi, karena pemerintah pusat harus melayani update data kemiskinan se Indonesia.
Ditegaskan Kasubid Kemasyarakatan Bappeda Kab Sidoarjo itu, padahal data Gakin yang akurat sangat diperlukan sekali, agar penerima bantuan penangulangan kemiskinan benar dan tepat sasaran.
Ardi juga menjelaskan, padahal adanya data Gakin yang akurat menjadi acuan berbagai program Pemkab Sidoarjo dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya masalah pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya. Di Kab Sidoarjo, kata Ardi, ada sebanyak 15 SKPD penerima manfaat anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.
Data Gakin yang akurat, menurut Ardi, juga sangat diperlukan sekali untuk dipakai Kepala daerah untuk menyampaikan Rencana Pembangunan jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kab sidoarjo berbagai bidang. ”Menurut saya status ekonomi itu dinamis cepat berubah, meski perubahannya kecil, karena itu kalau dipakai untuk tahun 2016 sudah tidak relevan,” komentarnya.
Ardi mempertanyakan, kenapa data Gakin di Kab Sidoarjo tahun 2011 baru diupdate tahun 2015? Karena versi pelaksana kegiatan yakni BPS dan TNP2K, update idealnya per tiga tahun sekali.
Karena data terbaru belum keluar, kata Ardi, maka Pemkab memakai data lama. Tapi para SKPD penerima manfaat diingatkan untuk tidak serta merta memakainya. Tapi agar diverifikasi lebih dulu. Mana yang prioritas dan layak menerima.
”KamiĀ  dapat laporan, mulai tahun 2015 lalu, BPS telah menggunakan metode baru untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil pendataan yang telah dilakukan, agar tepat dan benar, namanya forum konsentrasi publik,” papar mantan ajudan Bupati Sidoarjo itu.[kus]

Tags: