Gubernur Jatim bersama rektor perguruan tinggi negeri se Jatim di sela rapat kerja rektor dan warek PTN se Jatim di kampus Unesa Lidah wetan Surabaya. [adit hananta utama]
Pemprov Jatim, Bhirawa
Skema tentang peningkatan kualitas pendidikan menengah di Jatim terus dikuatkan. Sebagai pemegang wewenang pengelolaan, Pemprov Jatim tengah berancang-ancang menggandeng Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Bentuknya yakni dengan menerjunkan dosen-dosen PTN ke SMA/SMk untuk mengajar.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, pihaknya ingin PTN terlibat di dalam proses menaikkan kualitas SMK. Di samping itu PTN juga diminta mendorong SMA dan MA memiliki ekstrakulikuler untuk pilihan-pilihan vokasional. Supaya semua punya kemampuan terhadap pendidikan umum dan vokasional.
“Dengan menaikkan standarisasi, lulusan jadi berkualitas. Karena gurunya dididik kembali, kemudian kualitasnya seperti ini, dinaikan standar internasional,” kata dia usai menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Rektor dan Wakil Rektor PTN se Jatim di kampus Unesa Lidah Wetan, Selasa (17/10).
Pria yang akrab disapa Pakde ini melanjutkan, pihaknya akan membuat nota kesepahaman dengan PTN. Kebijakan ini diharapkan bisa terealisasi pada awal tahun 2018 mendatang. Sehingga, para dosen dibidang kesehatan, misalnya, menjadi pengampu SMK kesehatan. Dosen hadir, mengajar, dan ikut membenahi agar standar dikmen di Jatim meningkat.
“Bayangkan, angka pengangguran di Jatim sekitar 855 ribu jiwa. Angkatan kerja baru mencapai 326 ribu. Kalau tidak membuat kegiatan besar-besaran bidang pendidikan, mereka akan kurang siap. Apalagi, peta pendidikan kita dengan lapangan kerja masih belum sesuai,” ujar Pakde.
Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof. Mohammad Nasih mengatakan, PTN yang menjadi pengampu harus memiliki kapabilitas. Namun, yang tidak kalah penting, tidak boleh berhenti sampai di lingkup dikmen. Apalagi sekarang ini masih menghadapi kendala belum berkesesuainnya antara jurusan di sekolah dan saat berkuliah.
“Yang dari SMK itu jangan ke jurusan umum lagi. Misalkan lulusan SMK, ya, ke diploma yang berkesesuaian jurusannya. Nah kita sekarang masih menghadapi bermasalah, dari SMK tapi masuknya ke umum, seperti jurusan politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian ilmunya di SMK jadi tidak berlanjut,” terang Nasih.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman mengatakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi pendidikan menengah SMA/SMK adalah capaian akreditasi yang minim. Dari 1.663 SMK swasta di Jatim, sebanyak 1.294 SMK belum terakreditasi. Karena itu, keberadaan PTN diharapkannya dapat sekaligus memberi pembinaan bagi guru-guru SMK sehingga memiliki standar yang bagus. “Kami akan MoU dengan PTN mulai Tahun 2018 mendatang,” terang Saiful.
Beberapa kerjasama dengan PTN diantaranya akan dilakukan dalam beberapa bidang pendidikan. Seperti halnya pendidikan kesehatan yang dapat dilakukan dengan Universitas Airlangga dan pelatihan di BLK milik Unesa di Kampus Ketintang. “MoU akan disesuaikan dengan keahlian serta spesialisasi PTN tersebut. Seperti Universitas Brawijaya atau Universitas Jember,” pungkas Saiful. [tam]
