Suasana Rakor BPJS Batu dengan para Pemangku Kepentingan yang digelar di Hotel Aston Kota Batu, Kamis (12/9) kemarin.
Kota Batu, Bhirawa
Hingga Bulan Agustus ini, peserta BPJS Kesehatan di Kota Batu yang belum memenuhi kewajibannya membayar iuran (menunggak) mencapai Rp7,96 miliar. Hal ini mengakibatkan BPJS mengalami devisit. Untuk mengatasinya, BPJS mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk membantu penambahan peserta baru.
BPJS Kota Batu merencanakan adanya penambahan peserta dari segmen pegawai Badan Usaha (BU). Karena itu mereka meminta Pemkot memediasi BPJS dengan BU yang ada di Kota Batu. Hal ini sekaligus menjadi titik point dari Rapat Koordinasi (Rakor) BPJS Kesehatan Batu dengan para Pemangku Kepentingan yang dilaksanakan di Hotel Aston Batu, Kamis (12/9).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Raya, Hendry Wahyuni mengatakan, warga Kota Batu yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan 58.047 jiwa. Dan dengan adanya penambahan sekitar 33 ribu peserta baru, maka masalah divisit BPJS Kota Batu bisa teratasi.
Jika warga Batu yang belum menjadi peserta BPJS ini adalah warga miskin, maka Pemkot bisa menfasilitasi warga miskin menjadi peserta BPJS. ”Pemda bisa menggunakan pajak rokok atau DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) untuk mendaftarkan masyarakat miskin ini. Dan kewenangan Pemda ini sudah ada regulasi atau UU nya,” ujar Wahyuni dalam Rakor.
Ia menjelaskan, dari total Rp7,96 miliar tunggakan yang belum dibayarkan oleh peserta, paling banyak berasal dari peserta dari golongan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Adapun jumlah lainnya berasal dari golongan Pekerja Penerima Upah (PPU) dari Badan Usaha (BU).
”Untuk Kota Batu, jumlah Badan Usaha yang menunggak pembayaran hanya sebesar Rp60 juta dari sebanyak 17 BU,” jelas Wahyuni.
Sementara, Asisten III Walikota, Chaerul Syarif Tartilla yang hadir dalam Rakor merespon upaya BPJS Kota Batu dalam menekan angka defisit yang dialami. Maka ia mengajak institusi yang hadir dalam Rakor untuk mencari dan menyelesaikan masalah yang bersifat teknis dan administratif dalam pelayanan BPJS Kesehatan.
”Kita upayakan untuk mendiskusikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPJS, demi memberikan kesejahteraan ke masyarakat khususnya di bidang kesehatan,” ujar Chaerul.
Diketahui, dalam Rakor BPJS kemarin dihadiri pimpinan ataupun perwakilan dari para Pemangku kepentingan. Diantaranya, Dinsos, Dinkes, BKPSDM, BPKAD, para Direktur RS, Kepala Puskesman, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. [nas]
