Deklarasi Cegah Radikalisme

Pencegahan radikalisme (kanan dan kiri) kini diupayakan dengan melibatkan masyarakat, terutama kalangan pesantren. BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme) memperkuat “benteng pertahanan” sosial terhadap pergerakan ormas (Organisasi kemasyarakatan) yang menyimpang. Terutama yang nyata-nyata menyimpangi tatanan kesepakatan nasional. Tak terkecuali ormas keagamaan, dan ormas seni-budaya yang biasa menyeru gerakan melawan konstitusi.

Beberapa ormas keagamaan (berskala kecil), telah nyata-nyata mengancam ketenteraman. Sekaligus memicu tawur sosial. “Pedang” hukum (UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ke-ormas-an) juga telah dipertajam. Penajaman dilakukan melalui Perppu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 2 tahun 2017. Intinya, pemerintah dapat meng-gebuk (membubarkan) ormas radikal.

Realitanya, memang telah terdapat ormas radikal, bisa condong “ke-kiri” (dipengaruhi paham komunisme). Serta bisa condong “ke-kanan,” dengan basis keyakinan agama eksklusif yang menyimpang. Kedua kelompok (“kiri” maupun “kanan”), bisa dikategorikan radikal. Konon, kedua kelompok memiliki “sayap politik” (setidaknya simpatisan) di parlemen. Selama ini kelompok radikal bisa bebas merekrut anggota, dengan memanfaatkan isu pemurnian akidah agama, serta agitasi.

Agitasi radikalisme (kanan dan kiri), bukan sekadar melalui ceramah, melainkan juga diunggah ke media sosial (medsos). Termasuk modus propaganda berlabel dakwah. Padahal isinya, hanya olok-olok kepada kelompok lain. Walau sebenarnya, “geng” radikalisme sulit berkembang di Indonesia, karena menjadi musuh sosial bersama. Namun perlu waspada, radikalisme yang eksklusif menyasar kelompok potensial pemuda (pelajar dan mahasiswa).

Radikalisme seolah-olah diterima di berbagai kalangan, yang tidak paham keagamaan. Di kampung-kampung, dakwah eksklusif juga menyasar ibu-ibu yang tidak memahami misi kelompok menyimpang. Biasanya, disediakan akomodasi (kendaraan angkutan dan ransum makanan) untuk mengaji bersama. Setelah menjadi “langganan” pengajian, ibu-ibu akan mulai diajak turut demo turun ke jalan. Modus ini juga dilakukan pada saat demo-demo besar di berbagai kota besar, dengan dalih ziarah.

UU Nomor 16 tahun 2017 (pengganti Perppu), kini dilaksanakan dengan partisipasi pondok pesantren, dan kalangan ormas keagamaan. Kecuali yang merasa akan tergilas. Begitu pula parpol yang memiliki konstituen kelompok radikal (kiri maupun kanan), akan berupaya “menghadang” BNPT, dengan berbagai dalih ke-demokrasi-an yang dijakin konstitusi. Padahal selama ini, ormas radikal nyata-nyata ingin mengubah konstitusi.

Deklarasi pencegahan radikalisme kerjasama BNPT dengan pesantren, memperoleh respons positif santri, dan ulama pesantrem. Juga disertai penegakan hukum, sampai berupa pembubaran ormas, dan pembekuan status “terdaftar” pada Kementerian Hukum dan HAM. Hukuman pidana paling berat, diatur dalam pasal 82 ayat (2), yakni, pelanggaran “rombongan” (sekaligus) terhadap pasal 59 ayat (3) huruf a, b, dan ayat (4). Hukuman maksimalnya pidana penjara seumur hidup, atau sekurang-kurangnya lima tahun hingga 20 tahun.

Yang tergolong pidana berat ini, adalah separatisme, serta penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Aparat negara bisa menindak tanpa harus menunggu sampai keadaan negara dalam keadaan darurat yang meluas. Melainkan, cukup dengan indikasi yang telah nyata terjadi. Misalnya, dakwah yang memicu tawur sosial. Serta pernyataan propaganda ekstrem kiri (komunisme) terhadap paham yang telah dilarang di Indonesia.

Negara wajib segera hadir, sebelum ancaman (radikalisme) menjadi wahana pemecah belah persatuan nasional. Seluruh olok-olok, meng-anggap bid’ah dan kafir kelompok lain, serta ujaran kebencian, harus segera diakhiri. Sebelum chaos, tawur sosial terjadi. Selingkup nasional sudah beberapa kali mengalami pahitnya tragedi tawur sosial, karena “memelihara” ancaman radikalisme (kanan dan kiri).

Walau sebenarnya, “geng” radikalisme sulit berkembang di Indonesia, karena menjadi musuh sosial bersama.

——— 000 ———

Rate this article!
Tags: