Demi Kesinambungan Pembangunan, GBHN Bakal Dihidupkan Kembali

Kahumas MPR RI Siti Fauziah

Jakarta, Bhirawa.
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan:  MPR RI tidak pernah membahas amandemen pasal 7 UUD 45 tentang masa jabatan Presiden. Yang dikabarkan, masa jabatan Presiden akan diperpanjang menjadi 3 periode, bukan lagi 2 periode. 

Agenda MPR RI yang ada sekarang adalah rencana amandemen ke 5 UUD 45, hanya berfokus pada pembahasan terkait perubahan pasal 3. Yakni mengenai Pokok Pokok Haluan Negara (dulu GBHN).

“Tidak ada satupun agenda MPR untuk merubah pasal 7 UUD 45, tentang masa jabatan Presiden, dari 2 periode menjadi 3 periode,” tandas Basarah dalam sambutan pembukaan press gathering wartawan Parlemen di Anyer, Saptu (27/3). 

Basarah bersyukur, bahwa 2 pimpinan partai diluar pemerintah yakni PKS dan Demokrat di MPR, memberikan keterangan yang sama. Yakni menyatakan tidak ada agenda pembahasan tentang amandemen pasal 7 UUD 45, di MPR.

Bahkan PDIP, kata Basarah,partai pendukung pemerintah sekalipun, Ketua Umun nya Megawati Soekarno Putri telah menegaskan, tidak ada penambahan masa jabatan Presiden. PDIP hanya mendukung amandemen terbatas UUD 45, untuk PPKN, saja. 

“Kebutuhan rakyat saat ini adalah pembahasan PPHN, bukan perpanjangan masa jabatan Presiden. Itu yang sekarang dikaji MPR,” ulang Basarah.

Wakil Ketua MPR RI dari PKB Jazilul Fawaid optimis, MPR dapat. Mengembalikan GBHN  (sekarang PPHN) melalui amandemen. Walau pun waktunya tidak tahu, kapan ? PPHN yang dulu  GBHN, kata Gus Jazil, meskipun warisan Orde Baru, tetapi  dinilai tetap berperan penting  dalam ketatanegaraan. Terutama untuk mengawal kesinambungan proses pembangunan. 

“MPR menilai PPHN itu penting. Elit partai politikdi Parlemen dan pemerintahan,juga ber pendapat sama. Namun, keinginan rakyat, sulit sekali diletupkan dan dimunculkan dalam PPKN,” cetu Google US Jazil.

Dalam kesempatan itu, Kabiro Humas MPR RI Siti Fauziah mengatakan; media merupakan salah satu pilar demokrasi. Yang akan menjadi mitra strategis MPR RI untuk menyampaikan pesan MPR sebagai rumah kebangsaan. Media juga ikut bertanggung jawab dalam upaya mencerdaskn kehidupan bangsa melalui pelaksanaan tugas jurnalistik nya.

“Kita berharap kolaborasi yang baik dengan para jurnalis yang ada dilingkungan Parlemen. Dimana sebagai pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat, yang tentu juga menjadi jendela bagi masyarakat. Untuk memberitakan hal-hal yang terjadi dilingkungan Parlemen.” papar Siti Fauziah dalam sambutan pembukaan pressgathering dengan wartawan Parlemen di Anter, akhir pekan. 

Menyinggung  tentang dihidupkan nya kembali GBHN (Garis Garis Besar Haluan Negara), Siti Fauziah mengungkap; ada dorongan kuat dari masyarakat untuk menghadirkan kembali GBHN. Yang kini disebut Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan rekomendasi dari MPR periode 2014-2019.

“Rekomendasi itu muncul dari isue yang ber kembang dimasyarakat, bahwa PPHN merupakan kebutuhan yang mendesak bagi bangsa dan negara,” tambah Siti Fauziah. [ira]

Tags: