Foto: ilustrasi
DPRD Surabaya,Bhirawa
Eksekutif dan legislative kota Surabaya bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD 2017 hingga bisa disahkan pada akhir bulan November sebagaimana ketentuan. Sebagai bentuk komitmen, legislatif akan melakukan pembahasan RAPBD 2017 secara marathon dalam satu minggu ke depan mulai Kamis(24/11).
Wakil ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha menyebut telah ada komitmen positif antara pemkot Surabaya dan legislative untuk menuntaskan pembahasan RAPBD 2017 hingga bisa disahkan 30 November mendatang. Komitmen ini, menurut Masduki , dilatarbelakangi kekhawatiran APBD 2017 bakal terkena hukuman pemerintah pusat bila disahkan melewati batas akhir ketentuan undang-undang.
“Kita telah sepakat antara Pemkot dan Dewan, pembahasan RAPBD 2017 akan selesai dan disahkan 30 November mendatang. Komitmen ini merupakan bagian dari keinginan bersama agar program-program kota Surabaya bisa dilaksanakan,” terang Masduki ditemui usai Rapat Banggar dan Banmus, Senin(21/11).
Untuk itu, lanjut pimpinan Dewan dari unsur PKB ini, legislative akan segera melangsungkan pembahasan mulai hari Kamis(24/11), secara marathon sampai selesai diperkirakan pada hari Senin(28/11). “Karena komitmennya marathon ya akan digelar sampai hari Senin. Rekan-rekan anggota sudah bersedia melakukan pembahasan nonstop bahakln pada hari libur,” terang Masduki.
Sementara sebelumnya Wakil Wali kota Surabaya , Wisnu Shakti Buana menegaskan komitmen pembahasan RAPBD 2017 akan selesai dilaksanakan sampai akhir bulan. “Kesepakatan terakhir dengan DPRD, 30 Nopember. Apalagi hasil konsultasi ke Gubernur memang harus selesai akhir bulan ini,” terangnya, Senin (21/11)
Whisnu Shakti Buana menambahkan, untuk mencapai target penyelesaian RAPBD, hari ini pihaknya telah menyerahkan Buku RAPBD 2017 ke DPRD. “Kita harap banmus segera agendakan jadwal paripurna, agar bisa selesai 30 Nopember,” paparnya
Ia mengaku, sebenarnya pembahasan yang krusial saat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Pasalnya, sesuai aturan tak boleh ada perubahan yang signifikan antara KUA PPAS dengan APBD murni.
“Makanya kita yakin RAPBD segera disahkan, karena tak ada perubahan yang signifikan,” kata Putra mantan Sekjen DPP PDIP Ir Sucipto
Wakil Wali kota mengatakan, kalangan dewan akan membahas lebih detail KUA PPAS dalam lingkup komisi-komisi. Ia berharap, pembahasan bisa berlangsung cepat, sehingga penetapan RAPBD bisa tepat waktu.
“Pembahasan di komisi bisa 3- 4 hari, sehingga sesuai hitungan waktu selesai 30 Nopember,” kata Whisnu
Whisnu menyatakan, meski data yang disajikan dalam buku RAPBD detail, tetap ada komunikasi antara kalangan DPRD dan pemerintah kota. Hal itu, untuk mengantisipasi munculnya kesan, bahwa dalam pembahasan RAPB, kalangan dewan hanya cukup menyetujui atau menstempel saja.
“Prinsip kepentingan masyarakat tetap kiata akomodir semaksimal mungkin,” tegasnya
Wakil Wali kota mengungkapkan, dalam RAPBD yang nilainya sekitar Rp. 8,4 triliun, program pembangunan yang diprioritaskan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. [gat]
