Demo UU Omnibus Law Rusuh, Pemprov Tunggu Regulasi Turunan untuk Penetapan UMP

Ribuan Massa buruh dari berbagai elemen saat menuju kantor Gubernur Jatim, jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (8/10) [Trie Diana.Oky abdul sholeh]

Surabaya, Bhirawa
Ribuan massa aksi demo menolak Undang – Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja tumpah di Surabaya. Mereka yang berasal dari komponen buruh dan mahasiswa memusatkan aksi di sekitar Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, dan Kantor DPRD Jatim Jalan Indrapura, Kamis (8/10).
Di kedua titik tersebut, aksi diwarnai kerusuhan saling lempar masa dan petugas. Hingga sekitar pukul 14.00 massa berhasil merusak pintu gerbang Gedung Grahadi. Demonstrasi juga diwarnai dengan aksi vandalisme mencoret-coret pagar depan Gedung Negara Grahadi.
Aksi saling lempar pun semakin keruh hingga petugas melepas tembakan gas air mata dan mendesak massa mundur sampai di Jalan Pemuda, Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Yos Sudarso.
Kendati massa telah mundur, kerusuhan terus berlangsung dengan aksi saling lempar. Dentuman gas air mata terus ditembakkan sejak pukul 15.30 sampai adzan maghrib terdengar.
Salah satu masa aksi, Soleh dalam orasinya mengatakan dengan adanya UU Omnibuslaw ini akan berpotensi menurunkan upah buruh serta tidak ada lagi UMSK (Upah Minimum Sektoral). “Dalam UU ini kontrak kerja juga tidak ada batasnya. Kalau kontrak kerja tidak ada batasan maka buruh akan dikontrak secara terus menerus,” tegasnya dalam orasi sembari terus meneriakkan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Di sela aksi tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Jatim Himawan Estu Bagijo menjelaskan peraturan ini sudah jadi UU yang telah diputuskan Pemerintah pusat bersama DPR RI. “Kita ini hanya melaksanakan, yang saat ini penting adalah memperjelas kontennya. Sehingga konten itu tidak dipahami hanya dari satu sisi sehingga menimbulkan miss,” jelas dia.
Saat ini, yang ditunggu daerah adalah Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Tenaga Kerja. Terlebih sebentar lagi pemerintah daerah akan membahas terkait pengupahan bersama buruh. “Apakah pengupahan masih menggunakan PP 78 tahun 2015 yang usianya hanya lima tahun sampai tahun 2020?,” jelas Himawan.
Sebab, waktu pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) saat ini cukup mendesak. Maka penentuan pengupahan untuk tahun 2021 harus ada PP baru seiring UU yang baru. “Akhir Oktober harus memutuskan UMP dengan aturan-aturan yang baru. Maka pemerintah pusat harus segera membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,” kata dia.
Himawan mengatakan, dengan regulasi yang baru semua masih meraba-raba. Sudut pandang pengusaha dan sudut pandang buruh masih belum sinkron. Misalnya di Mojokerto itu ada usulan bahwa upah itu dimasukkan untuk membeli masker dan han sanitizer. “Siapa yang bayari, pengusaha tidak mungkin karena pengusaha juga tidak bisa produksi untuk saat ini,” jelas dia.
Maka dari itu pemerintah mengeluarkan bantuan subsidi upah, social safety net. Karena pemerintah memahami beban pengusaha juga berat di masa pandemi ini.
“Pemerintah pusat harus segera menyamakan suara dengan gubernur dan bupati / wali kota. Bahasanya harus sama. Jangan sampai ada di tengah perjalanan kemudian ada gubernur yang membuat pernyataan menolak,” ungkap Himawan.
Pemprov Jatim menunggu saja, karena ini sudah disetujui dan segera diundangkan. Kalau 30 hari tidak diundangkan sejak disetujui, maka otomatis akan memiliki kekuatan hukum tetap.
“Dalam UU itu UMK masih ada, cuti ada, UMP ada, terkait pengurangan pesangon tentu ada alasannya. Karena dulu regulasi yang lama tidak memikirkan jaminan sosial. Sekarang justru perusahaan diawasi untuk memberikan jaminan sosial,” pungkas dia.

Buruh Kecewa
Massa aksi mengaku kecewa lantaran tidak ditemui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Mereka pun melemparkan botol air mineral dan tongkat usai pernyataan Sekdaprov mengatakan bahwa Gubernur tidak ada di tempat. “Ibu Gunernur tidak ada di tempat. Dengan ini kami akan meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat, ini akan kami bikinkan suratnya,” kata Heru Thahjono.
Merasa kecewa massa tetap berteriak agar gubernur keluar dan menemui mereka. “Keluarlah bu gubernur, keluarlah bu gubernur,” teriak massa aksi.
Sementara, Sekjen FSPMI Jatim Ahmad Jazuli saat ditemui mengaku kecewa lantaran tidak ditemui Gubernur Khofifah Indar Parawansa. “Kami kecewa Ibu Gubernur tidak menemui kami,” ungkapnya.
Menurut dia, tidak ada pilihan bagi buruh selain melawan. “Dan sampai kapanpun Undang-undang (Omnibus Law, red) meski ditandantangi presiden akan kami lawan,” jelasnya.
Jazulli mengaku akan terus melakukan aksi sembari menunggu instruksi dari pusat. “Kita akan menunggu instruksi nasional, harapan kami presiden tau diri bahwa kami menolak. Kalau pemerintah terus berjalan, akan kami lawan,” pungkasnya. [tam.geh]

Tags: