Dr Rasiyo
Pemprov Jatim, Bhirawa
Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum memastikan akan tetap mengusung Rasiyo sebagai calon Wali Kota Surabaya, meski KPU Surabaya memberi sinyal akan menolaknya.
Soekarwo mengatakan pihak KPU Surabaya sudah melakukan pencideraan demokrasi di Indonesia dengan memotong hak dari Rasiyo untuk dipilih maupun memilih sehingga bagi partai tetap akan terus mengusungnya. “Tak ada calon lain bagi Partai Demokrat yang terbaik untuk Pilkada Surabaya selain Rasiyo,” ungkapnya di Gedung Negara Grahadi, Senin (31/8).
Soekarwo mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan mantan Ketua DPW PAN Jatim Suyoto untuk melakukan protes ke KPU Surabaya dengan mempertanyakan legalitas rekomendasi DPP PAN untuk pasangan Rasiyo-Dhimam Abror. “DPW PAN sekarang pengurusnya demisioner, jadi mantan Ketua DPW PAN Kang Yoto(Sunyoto) sudah protes keras ke KPU Surabaya. Bagaimanapun surat rekomendasi DPP PAN untuk pasangan Rasiyo-Dhimam Abror adalah sah,” lanjutnya.
Soal akan mengganti Dhimam Abror sebagai pendamping Rasiyo, pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini mengatakan bisa saja menggantinya sesuai dengan keinginan dari DPP PAN. “Kalau Demokrat itu calonnya Rasiyo, soal pendampingnya itu terserah DPP PAN. Kalau bisa ganti kenapa tidak,” sambungnya.
Saat ditegasnya, apakah tidak takut ditolak oleh KPU Surabaya lagi atas mepetnya waktu pendaftaran, Soekarwo mengatakan jika nantinya KPU Surabaya menolak kembali pencalonan Rasiyo yang diusung Demokrat, maka pihaknya akan melakukan lobi ke KPU Pusat agar pencalonannya Rasiyo disetujui. “Kalau yang menyetujui itu KPU Pusat tentunya KPU Surabaya mau apa. Otomatis mau tidak mau akan menyetujuinya,” pungkasnya.
Sementara itu Wali kota Tri Rismaharini menilai ada yang aneh dalam keputusan KPU Surabaya yang menyatakan paslon Rasiyo-Dhimam Abror TMS.
Sayang, Wali Kota Surabaya yang maju lagi dalam Pilkada Surabaya 2015 ini enggan mengungkap keanehan itu. Ia hanya mengaku baru memperbaiki data persyaratan seminggu yang lalu. Perbaikan itu dilakukan karena ada berkas-berkas yang masih kurang lengkap. Padahal, pencalon kali ini merupakan yang kedua kalinya.
“Aku dikasih tahu sama Pak Kadar (Sukadar) kalau ada persyaratan yang kurang, kan setiap calon ada LOnya (penghubung antara KPU dengan pasangan calon), aku mangkel sama KPU, kenapa ndak percaya dataku,” ucapnya di Gedung DPRD Surabaya kemarin.
Risma, sapaannya, menyayangkan KPU yang tidak pro aktif memberitahu kekurangan persyaratan kepada paslon. Ia mempertanyakan kenapa hanya dirinya yang diminta untuk melengkapi berkas-berkas, sedangkan paslon Rasiyo-Dhimam Abror tidak diberi tahu.
“Kalau emang kurang kenapa aku tok yang disuruh perbaiki, kok ndak dari kemarin-kemarin kasih tahu,” katanya.
Keputusan KPU tentang syarat pajak yang tidak dipenuhi oleh Dhimam dipandang hal mustahil. Risma menerangkan, status Dhimam sebagai Ketua Harian KONI Jatim ketika mendapatkan uang dari pemerintah secara otomatis dipotong pajak. Sama halnya juga dirinya sebagai pejabat negara, setiap honor dari negara dipotong pajak.
Mantan kepala Bappeko Surabaya ini pesimistis Pilkada Surabaya diselenggarakan tahun ini. Pasalnya, dalam hitungan seminggu ke depan tidak mungkin pasangan yang akan maju bisa mengumpulkan berkas-berkas. Persyaratan maju menjadi calon dalam Pilkada cukup banyak.
“Karena emang berat, syarate akeh, aku satu bulan ngumpulin berkas-berkasnya, padahal aku masih wali kota, apalagi orang biasa,” akunya.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Sukadar memandang keputusan KPU Surabaya ceroboh. Bahkan, keputusan paslon Rasiyo-Dhimam TMS berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta riil. Mestinya, ketika verifikasi faktual, KPU Surabaya melakukan verifikasi rekom PAN ke DPP PAN di Jakarta.
“KPU emang berangkat ke Jakarta, katanya untuk verifikasi, tapi sampai tadi pagi saya dikabari kawan-kawan PAN tidak ada KPU yang datang ke kantor DPP PAN,” ujarnya.
Ketua DPRD Surabaya Armuji mengaku akan memangil KPU Surabaya dan Panwaslu Surabaya dalam waktu dekat. Pemanggilan kedua lembaga penyelenggara dan pengawas Pilkada Surabaya ini untuk diminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran. “Jumat (4/9) ini akan panggil KPU dan Panwaslu. Kita minta tanggung jawab anggaran yang dipakai. Penggunaan dan rincianya kita minta,” ucapnya. [geh, gat, iib]
