Foto Ilustrasi
Sidoarjo, Bhirawa
Perubahan sistem pengelolaan aset di sejumlah UPT milik Pemkab Sidoarjo diharapkan diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Perusahaan Daerah (PD). Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan bisa ditingkatkan agar masyarakat semakin puas.
Sekretaris Dinas Perikanan, Bachruni Aryawan mengatakan, jika perubahan ini untuk mendukung peningkatan UPT, salah satunya depo pemasaran ikan di Lingkar Timur. Namun, manajerial harus dilakukan secara lebih professional dan transparan. ”Agar semua bisa berjalan dengan lebih baik, kita mendukung, kita setuju asalnya benar-benar dilakukan dengan cara yang professional dan transparan,” tegasnya.
Menurut Bachruni, kini depo pemasaran ikan masih dikelola UPT. Dan secara bertahap terus meningkatakan kualitas, baik itu dari sisi pelayanan hingga infrastruktur. ”Kami maksimal dalam pengembangan depo pasar ikan yang berfungsi sebagai tempat jual beli ikan di Sidoarjo ini,” jelas Bachruni, kemarin.
Selain Depo Pasar Ikan, Fraksi PKB Sidoarjo juga meminta agar pasar daerah, Rumah Potong Hewan (RPH) Krian, gedung serba guna dan kawasan GOR diubah menjadi BLUD maupun PD. Perubahan ini dilakukan agar dalam pelaksanannya bisa berjalan lebih baik dan lebih efektif. ”Jika diubah maka pengelolaannya akan lebih efektif,” kata Ketua Fraksi PKB, Ahmad Amir Aslichin.
Terpisah, anggota Komisi C ini mengungkapkan, tidak hanya diubah menjadi BLUD maupun PD, pengelolaan juga bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Asalkan lebih berkualitas dari sisi pendapatan maupun pelayanan terhadap masyarakat. ”Berubah untuk menjadi lebih baik kan malah lebih bagus,” ujarnya.
Dia mengatakan, saat sejumlah UPT itu belum maksimal dalam pengelolaannya. Tidak hanya deri segi pelayanan, tetapi juga kebersihan dan kenyamanan menjadi patokan. ”Kalau kondisinya nyaman, maka orang akan datang, tapi jika sebaliknya ya mana mungkin,” terangnya.
Ketua Komisi C, Abdillah Nasih menambahkan, jika UPT itu dikelola dengan baik maka akan menjadi ikon Sidoarjo. Tak hanya dari membludaknya jumlah pengunjung tetapi tempat itu menjadi sentral kegiatan dan perekonomian masyarakat.
”Kini belum maksimal dan butuh perhatian pengelolaan. Jika menjadi BLUD, PD maupun dikelola oleh pihak ketiga maka nantinya akan lebih maksimal dan tertata. Baik itu dari sisi manajeman hingga tata pengelolaan yang jelas,” ujarnya. [ach]
