Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN dan RB, Budi Prawira saat berkunjung ke Pemkab Madiun diterima Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto bersama Kepala OPD di Pendopo Muda Graha, Jumat (10/6). [sudarno/bhirawa]
Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi tentang penerapan sistem akuntabilitas kerja guna mendukung terjadinya reformasi birokrasi.
Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mendapatkan kunjungan dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN dan RB, Budi Prawira di Pendopo Muda Graha, Jumat (10/6).
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami mengatakan penguatan SAKIP dilaksanakan sebagai wujud nyata untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
“Persamaan pemahaman mendalam di setiap perangkat daerah adalah hal yang penting. SAKIP ibarat pohon kerja yang harus disiram terus,” kata Bupati Madiun.
Kaji Mbing sapaan bupati menyebutkan reformasi birokrasi adalah penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi, hingga terendah dengan melakukan berbagai inovasi.
Melalui langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar rutinitas yang ada, dan upaya yang sangat luar biasa.
“Dengan penerapan SAKIP bagi aparatur akan memberikan outcome (hasil) yang baik juga,” jelas Kaji Mbing. Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN dan RB, Budi Prawira mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus didorong dan didukung oleh seluruh aparatur dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak.
“Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memiliki keunggulan dengan semangat kerja yang tinggi. Kami siap membantu Kabupaten Madiun untuk pengimplementasian SAKIP yang lebih baik lagi,” tutur Budi.
Dirinya berharap nantinya Kabupaten Madiun akan mendapatkan nilai “A” dan akan menjadi studi percontohan bagi daerah lain. Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih predikat nilai BB (Sangat Baik) untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan predikat nila B (Baik) untuk Reformasi Birokrasi (RB) pada SAKIP-RB Award 2021.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Inspektur Kabupaten Madiun Agus Budi Wahyono, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta para Camat se Kabupaten Madiun. [dar.dre]
