Thomas Maedo
Kota Batu, Bhirawa
DPD Partai Golkar Kota Batu terpaksa tidak bisa menerima jatah dana parpol sebesar Rp 87 juta. Seharusnya dana tersebut diterimakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) tahun anggaran 2015. Namun pencairan dana gagal akibat masih adanya konflik yang tidak kunjung selesai di DPP Partai Golkar antara Agung Laksono dan Abu Rizal Bakrie.
“Dana Parpol untuk DPD Partai Golkar Kota Batu terpaksa tidak bisa kita cairkan karena tidak memenuhi persyaratan pencairan,” ujar Kepala Kantor Kesbangpol, Thomas Maedo, saat dikonfirmasi kemarin (27/12).
Meskipun di Kota Batu tidak ada dualisme kepemimpinan, tetap saja DPD Partai Golkar Kota Batu terimbas permasalahan di tingkat pusat. Salah satunya gagal mendapatkan dana parpol.
Thomas membenarkan memang di internal DPD Partai Golkar Kota Batu tidak ada permasalahan terkait dualisme kepemimpinan. Namun dirinya tetap mengacu pada Permendagri dan dikuatkan surat edaran dari Mendagri yang mensyaratkan pengajuan dana parpol ini dari DPP partai yang bersangkutan.
Legalisasi partai ini dari Ketua Umum dan Sekjen partai, sementara di internal Partai Golkar hingga kini belum ada kepemimpinan yang diakui oleh pemerintah. “Berdasarkan aturan tersebut, Pemkot Batu tidak bisa mencairkan sebelum ada ketetapan hukum dari pemerintah pusat,” jelas Thomas. Akibatnya dana parpol untuk Partai Golkar ini terpaksa dikembalikan ke Kas Negara.
Ada beberapa pihak yang mendorong agar dana parpol tersebut segera dicairkan.Namun Sesuai berdasarkan peraturan di atas maka Pemkot Batu mengalokasikan dana parpol sebesar Rp 677 juta untuk Sembilan parpol peraih kursi Di DPRD kota Batu.
Dari Sembilan Parpol, kata Thomas, yang terima dana terbesar adalah PDIP yakni Rp 130 juta, ditempat kedua Partai Gerindra Rp 105 juta, disusul PKB sebesar Rp 103 juta. Sedang Partai Golkar mendapatkan dana parpol sebesar Rp 87 juta, PAN Rp 84 juta, Demokrat Rp 72 juta, PKS mendapatkan Rp 37 juta, Hanura Rp 31 juta dan Nasdem mendapatkan Rp 28 juta. [nas]
