Paklik Rasiyo- Neng Lucy
Surabaya,Bhirawa
Partai Demokrat berharap upaya pendaftaran pasangan calon Rasiyo-Lucy tidak berakhir negative seperti pasalon usungan Demokrat-PAN sebelumnya. Demokrat mengaku , dalam pengambilan keputusan KPu Surabaya masih masih dianggap sering melanggar aturannya sendiri.
Kondisi ini disampaikan Dedy Prasetyo wakil Sekretaris IV DPC Demokrat Surabaya yang saat ini dipercaya sebagai wakil ketua tim pemenangan paslon Rasiyo-Lucy, bahwa dirinya merasa ragu dengan indepensi KPU Surabaya yang dinilainya masih sering melanggar aturannya sendiri.
“Secara pribadi saya masih ragu dengan KPU Surabaya, karena selama ini saya nilai sering melanggar aturannya sendiri, untuk itu saya juga masih mencurigai bahwa KPU bakal membuat keputusan yang kembali mengecewakan kami (demokrat) lagi,” ujarnya kepada SPNews di ruang fraksi Demokrat DPRD Surabaya (21/9)
Makanya, Lanjut mantan anggota Komisi C DPRD Surabaya ini, pihaknya merasa gamang dengan keputusan yang akan diambil oleh KPU Surabaya di tahapan penetapan untuk paslon Rasio-Lucy.
Menurut Dedy, keyakinan Paslon Rasiyo-Luci untuk mendapatkan status Memenuhi Syarat (MS) hanya 75 persen saja, karena yang 25 persen sangat bergantung kepada situasi dan kondisi politik yang berkembang di lingkungan KPU Surabaya dan KPU pusat, yang sering mengambil kebijakan yang kontra produktif.
Hal senada juga di katakan M Anwar wakil sekretaris V DPC Demokrat Surabaya yang saat ini dipercaya sebagai ketua bidang penggalangan massa di tim pemenangan paslon Rasiyo-Lucy, bahwa komisioner KPU Surabaya dianggap hanya sebagai tukang stempel, karena tidak pernah bisa memutuskan sendiri dengan alasan harus dikoordinasikan dengan KPU pusat.
“Kita lihat saja selama ini, mana pernah KPU Surabaya bisa mengatasi masalahnya sendiri dengan memberdayakan anggota komisionernya, padahal mereka itu terpilih kan melalui tahapan yang tidak gampang, sehingga dinilai sebagai personil yang tepat dan mumpuni, tetapi dalam praktiknya tidak lebih dari tukang stempel saja, karena segala sesuatunya hanya bergantung kepada kebijakan pusat, termasuk saat mengambil keputusan penting untuk Kota Surabaya yang sifatnya kedaerahan,” tandas mantan anggota Komisi A DPRD Surabaya ini. [gat]
