Desak Pemerintah Agar Akses Antar Desa dan Air Bersih Diperhatikan

Suli Da’im

DPRD Jatim, Bhirawa
Meski bertugas di DPRD Jatim Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan, namun Suli Da’im juga banyak mendapat keluhan tentang infrastruktur.
Tentu saja aspirasi ini tetap diserap untuk kemudian diperjuangkan agar persoalan-persoalan bisa diselesaikan. “Untuk di wilayah Trenggalek dan Ponorogo, itu persoalan paling banyak adalah soal infrastruktur, terutama jalan akses antar desa,” kata Suli Da’im, Kamis (2/5).
Suli Da’im menjelaskan, saat turun ke Ponorogo dan Trenggalek, sedikitanya ada tiga desa yang belum terhubung. Ketiga desa ini sebenarnya letaknya berdekatan namun terkendala jalan dan tidak ada jembatan untuk menyeberangi sungai.
Kata dia, ada tiga desa di Trenggalek dan Ponorogo. Mau membangun akses untuk menghubungkan bingung. Di sini Pemprov Jatim harus turun tangan. Di wilayah tersebut sangat sulit menggerakkan roda perekonomian. Sebab akses ke kota memang susah karena terkendala tidak ada akses jalan.
“Padahal jika tiga desa ini diberi akses bisa cepat ke kota, maka roda perekonomian akan bisa bergerak cepat. Contohnya kalau mau ke Desa Gading, itu hanya bisa dilalui jalur Ponorogo melalui Desa Tumpakpelem. Jalannya rusak parah, kalau kemarau masih bisa dilewati, tapi kalau penghujan jadi sumur-sumur,” ungkap Suli Da’im.
Oleh sebab itu, lanjut dia, ini persoalan infrastrukur ini butuh perhatian PU Cipta Karya. “Jalan-jalan poros kabupaten ini harus dapat perhatian,” tegas dia.
“Di Trenggalek itu ada yang namanya Desa Krecek. Desa ini panjang jalannya 11 kilometer. Itu tidak bisa menyelesaikan untuk kebutuhan jalan makadam. Butuh suntikan, dana sharing antara pemprov dan kabupaten,” tutur Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Selain persoalan infrastrukur, hal lain yang perlu segera ditangani adalah kebutuhan air bersih. Masyarakat di Desa Gading dan Krecek Trenggalek misalnya, mereka hanya bisa mandi sehari sekali lantaran kekurangan air. “Air bersih di Gading dan Krecek Trenggalek sangat sulit. Di sana mandi sehari sekali karena sumur memang tidak keluar air. Jadi harus disuplai air PAM. Di Desa Gading butuh pengadaan sumur. Tidak mungkin diselesaikan desa. Butuh sentuhan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Juga di Ponorogo yang dekat aliran sungai. Kalau musim hujan banjir, kalau kemarau kekeringan,” ujar Suli Da’im.
Politisi yang awalnya adalah seorang guru ini memberi masukan, butuh political will dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kekayaan alam ini memang harus dikelola negara dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. “Pemkab jangan membangun hal-hal tidak penting. Plengsengan dan sejenisnya gak perlu, malah dibangun. Sementara jalan yang rusak tidak segera ditangani,” kritik Suli. [geh]

Tags: