Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Isue reshufle Kabinet khususnya bidang perekonomian, mendapat tanggapan positif berbagai kalangan. Dilandasi harga-harga kebutuhan pokok yang masih bertahan tinggi bahkan meningkat lagi pada bulan Ramadan ini. Akibatnya, laju inflasi terus meningkat, sulit dibendung oleh berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Imbasnya, semua pejabat terkait bidang ekonomi diminta mundur dan untuk diganti.
Demikian benang merah dialog kenegaraan berTema “Dampak Isue Reshufle, Terhadap Dinamika Politik, Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Daerah” di loby DPD RI, kemarin. Sebagai nara sumber, Senator asal Jabar anggota Komite III DPD RI Oni Suwarman, politisi senior PDIP Eva Kusuma Sundari, politisi senior Golkar Priyo Budi Santoso dan pengamat politik dari Un.Al Azhar Rahmad Bagja.
Oni Suwarman mndukung rencana reshufle Kabinet demi stabilitas ekono mi dan politik untuk stabilitas bangsa. Dia melihat, banyak kebijakan populer Menteri, yang tidak pada tempatnya. Indonesia melimpah sumber daya manusia-nya, tetapi para pembantu Presiden belum mampu memberdaya kan mereka. Pembangunan infrastruk tur yang didengungkan ditingkatkan, kenyataan masih banyak jalan dan jembatan rusak yang tidak/belum di perbaiki.
“Kenaikan harga BBM yang dilaku kan pada awal pemerintahan Jokowi, memang sangat membebani rakyat. Tapi pil pahit ini terpaksa harus kita minum bersama demi perbaikan,” ujar Oni.
Eva Kusuma Sundari mengatakan, dalam 2/3 tahun pemerintahan Jokowi, kinerja birokrasi sebagian besar tersita oleh permasalahan politik belaka. Sehingga masalah ekonomi terabaikan dan bertambah berat oleh situasi perekonomian dunia yang semakin buruk.Dalam kondisi keuangan negara yang tipis bahkan hampir tak punya uang beban pemerintahan Jokowi makin berat.
Disebutkan Eva, kebijakan pemerin tah menaikkan harga BBM dan perbaik an skema subsidi, mengakibatkan hal berbeda bagi warga perkotaan dan warga desa. Perubahan skema subsidi layaknya pil pahit bagi masyarakat, walau demi kesehatan semua, tapi respon berbeda. Bagi warga kota perubahan skema subsidi dirasa menyengsarakan, tapi sebaliknya menguntungkan bagi warga desa.
“Opening ekonomi pemerintahan Jokowi terlalu rentan terhadap gejolak perekonomian dunia. Melonjaknya niali tukar rupiah terhadap dollar juga sangat menekan perekonomian kita. Namun saya yakin awal September gangguan ini akan mereda. Dalam tempu setahun, perekonomian kita akan bangun kembali,”tandas Eva.
Rahmad Bagja meragukan etika baik para pembantu Presiden yang menjelek-jelekan atasan yang mengangkatnya. Jika etika buruk itu dilakukan sekali dua kali, bisa dipaha mi. Tetapi kalau sudah berkali-kali, perlu dipertanyakan loyalitas Menteri yang bersangkutan dan butuh evaluasi. Pembantu Presiden, harus membantu dan melindungi, bukan malah mengata-ngatai. Menteri harus menjadi bemper, manakala ada hantaman yang tertuju pada Presiden.
Priyo Budi Santosa menganggap reshufle sebagai langkah perbaikan dalam posisi lampu kuning perekono mian saat ini. Naasnya, belum ada instrumen baku untuk menstabilkan harga. Pejabat bidang perekonomian kedodoran, tidak mampu menekan meroketnya harga-harga kebutuhan. Padahal perbaikan dan stabilitas ekonomi bisa mendongkrak populari tas Presiden.
“Menteri harus memagari Presiden dari segala persoalan, bukan malah menjatuhkan. Jika demikian halnya, Presiden punya hak prerogratif untuk mengganti Menteri bersangkutan. Hendaknya, Presiden mimilih Menteri baru yang bukan hanya berkualitas, jujur dan non korupsi. Tetapi juga yang loyal dan memiliki kebijakan unggulan yang bisa mengurai dan menyelesaikan masalah bangsa. Perlu diingat, stabilitas politik identik dengan stabilitas pangan,”ujar Priyo. [ira]
