Keluarga korban yang hilang di KMP Darma Bahari Sumekar (DBS) I, Khairul (30), warga Pulau Kangean, Kecamatan Arjasa, Sumenep dan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kepulauan Kangean melakukan aksi unjuk rada di kantor Bupati setempat.
Sumenep, Bhirawa
Keluarga korban yang hilang di KMP Darma Bahari Sumekar (DBS) I, Khairul (30), warga Pulau Kangean, Kecamatan Arjasa, Sumenep dan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kepulauan Kangean melakukan aksi unjuk rada di kantor Bupati setempat. Mereka menuntut Pemkab bertanggung jawab atas hilangnya korban yang merupakan penumpang kapal DBS I tersebut.
Korlap aksi, Nurul Iskil Firdaus menyatakan, pemkab harus bertanggungjawab atas hilangnya seorang penumpang kapal DBS I, sebab DBS merupakan salah satu kapal milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Sumekar. Kecelakaan tersebut disebabkan karena kelayakan kapal memang dipertanyakan seperti sistem keselamatan penumpang yang masih kurang. “Secara fisik kapal DBS itu memang tidak layak. Jadi, kecelakaan transportasi laut ini menurut kami merupakan disebabkan dari ketidaklayakan kapal,” kata Nurul Iskil Firdaus, Senin (30/3).
Selain berorasi, mereka juga membawa poster di antaranya ‘Ganti Kapal Sumekar dengan Armada Baru’, ‘Bedakan Kapal Barang dengan Kapal Penumpang’, ‘Buka Izin Baru untuk Armada Swasta’ dan ‘Proses Secara Hukum ABK’.
“Fasilitas kapal DBS I ini memang perlu pembenahan. Jangan sampai menunggu makan korban lagi baru ada pembenahan fasilitas keamanan kapal. Kami juga minta, tolong lah bedakan penumpang dengan barang, yang terjadi sekarang justru tidak ada bedanya,” ungkapnya.
Di tengah-tengah aksi dua orang keluarga korban pingsan yakni Arfiah, kakak korban dan Dama, ibu korban. Keluarga korban itu terpaksa harus dilarikan kerumah sakit daerah untuk dilakukan perawatan. Keluarga korban dan mahasiswa itu ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep, Hadi Soetarto dan Kepala Dinas Perhubungan, Moh Fadillah. “Sebenarnya Pemkab sudah berupaya mencari korban, tapi upaya kami korban tidak ditemukan,” jawab Sekda saat menemui keluarga korban dan mahasiswa.
Sekda juga memaparkan, terkait dengan kelayakan kapal DBS I, pihaknya mengaku kapal memang belum memenuhi harapan masyarakat, namun Pemkab sudah berupaya ada tambahan armada yang melayani kesejumlah kepulauan. “Kewenangan menambah alat transportasi itu sebenarnya bukan kewenangan pemkab tapi Pusat dan Propinsi, tapi kami tetap terus berupaya menambah armada,” tegasnya.
Ditempat lain, Wakil Direktur PT Sumekar, Budiono menerangkan, sesuai berita acara, kejadian tersebut bukan suatu kecelakaan. Namun korban murni melompat dari kapal. Kendati demikian, pihak kapal mengaku sudah melakukan pencarian sesuai standart operasional prosedur (SOP).
“Dalam SOP, jika terjadi kecelakaan, kapal harus mengitari di lokasi kejadian selama 1 jam dan setelah sampai di Pelabuhan, nahkoda juga telah melapor ke Sahbandar dan Kepolisian,” kata Budiono dalam pertemuan. [sul]
