Desakan Muscablub Demokrat Surabaya Menguat

Surabaya, Bhirawa
Desakan Muscablub Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Surabaya semakin menguat dengan adanya pernyataan dari kalangan pengurus inti partai.
“Kalau keputusan DPP menghendaki seperti itu, ya kita laksanakan sebagai garis partai,” kata Sekretaris Umum DPC Partai Demokrat Surabaya Juanedi, Selasa (27/5).
Pernyataan ini menanggapi 27 dari 31 PAC Partai Demokrat Kota Surabaya yang menuntut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Surabaya Dadik Risdaryanto mundur dari jabatannya menyusul perolehan suara turun drastis dalam Pemilu 2014.
“Persiapan Pemilu lalu, kami tidak pernah diajak bicara oleh Ketua DPC, seperti penentuan saksi dan lainnya. Artinya mesin partai di sini tidak berjalan,” ujar Ketua DPAC Kecamatan Sawahan Endik Purwanto saat menggelar jumpa pers bersama pengurus PAC lainnya di Nur Pasific Surabaya.
Perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Surabaya turun drastis karena pada Pemilu 2009 memperoleh kursi sebanyak 16, sedangkan pada Pemilu 2014 menjadi 6 kursi. Merosotnya perolehan suara ini diduga karena komunikasi politik dan mesin partai bekerja buruk.
Selain itu, selama sekitar dua tahun kepemimpinan Dadik, jarang mengadakan rapat pengurus. Bahkan ketika melakukan musyawarah, keputusan akhir sudah ditentukan sebelumnya oleh antek-anteknya Dadik. Kondisi ini bertentangan dengan AD/ART partai.
Namun demikian, lanjut dia, untuk mengetahui benar atau tidaknya yang disampaikan PAC-PAC itu, perlu adanya klarifikasi dari Ketua DPC Demokrat Surabaya terkait protes dari PAC.
Junaedi mengatakan apa yang dilakukan para PAC tersebut merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Sehingga perlu adanya klarifikasi dari Ketua DPC agar permasalahan ini tidak mempengaruhi citra Demokrat selanjutnya.
“Intinya, saya selaku sekretaris meminta kepada ketua DPC agar hal ini bisa ditindaklanjuti dan diklarifikasi. Dicari solusi agar tidak berdampak lama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Surabaya Dadik Risdaryanto mempersilakan PAC-PAC melengserkan dirinya. “Tetapi harus konstitusional. Dilaporkan saja ke DPD dan DPP. Kalau itu berhasil, saya pasti dipanggail DPP, baru setelah itu saya pertanggungjawabakan di sana,” katanya.
Ia mengatakan ada beberapa pengurus partai yang punya syahwat melakukan pelengseran. “Ada mereka di belakang itu. Saya sangat memahami itu. Biar saja, mereka nanti akan tahu sendiri akibatnya,” katanya.
Soal sanksi pecat bagi pihak-pihak yang mencoba melengserkannya, Dadik mengatakan jika dia dipanggil dan diperiksa di DPP, namun ternyata tidak ada kesalahan, maka bisa dikatakan mereka melakukan makar. Tentunya itu ada sanksi sendiri. [gat]