Dewan Anggap Pencabutan K-13 Bernuansa Politis

DPRD Jatim, Bhirawa
Kebijakan pemerintah pusat lewat Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah, Anies Baswedan yang mencabut Kurikulum 2013 (K-13) dan memberlakukan kembali Kurikulum 2006 disesalkan oleh Komisi E DPRD Jawa Timur. Pasalnya, kebijakan itu dianggap gegabah dan penuh nuansa politis, karena Kurikulum 2013 sudah berjalan selama tiga semester. Sehingga harusnya bila ada kekurangan, mestinya pemerintah melakukan perbaikan untuk penyempurnaan, bukannya malah membatalkan di tengah jalan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im menegaskan pembatalan Kurikulum 2013 itu memboroskan anggaran karena sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk pelatihan dan pembangunan infrastruktur selama Kurukulum 2013 dipersiapkan sampai diberlakukan selama tiga semester. Sebaliknya bila diketahui ada kekurangan, seharusnya dilakukan penyempurnaan.
“Pemerintah jangan menjadikan kurikulum sebagai basis rezim. Soal adanya nuansa politis, wallahu a’lam. Tapi faktanya Kurikulum 2013 adalah produk pemerintah SBY. Sementara pembatalannya terjadi di rezim Jokowi,”tuturnya, Selasa (9/12).
Pimpinan Komisi Kesra yang juga membidangi pendidikan itu mengungkapkan pihaknya akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jatim untuk segera melakukan pengkajian terkait baik buruknya Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006. Kalau seandainya Kurikulum 2013 tenyata dianggap lebih baik, maka Komisi E akan mendukung penggunaan Kurikulum 2013 sebagai metode pengajaran siswa didik di Jawa Timur.
Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Badrut Tamam menganggap langkah Anies Baswedan membatalkan Kurikulum 2013 terlalu gegabah. Menurutnya, justru Kurikulum 2013 yang digagas oleh Muhammad Nuh lebih baik dari Kurikulum 2006. Sebab, dalam Kurikulum 2013 faktor Ujian Nasional (UN) tidak menjadi faktor penentu kelulusan siswa. Faktor prestasi dan perilaku keseharian juga dinilai, sehingga sekolah tak hanya sekadar mengejar nilai atau prestasi akademik. Namun juga sarana pembentukan karakter siswa didik.
Politisi muda PKB Jatim ini justru berharap pendidikan nasionalisme sudah waktunya diajarkan dan ditanamkan kepada siswa didik sejak dini.  Komisi E menilai pencabutan Kurikulum 2013 bernuansa politis
“Kalau semua persoalan bangsa ini dipolitisasi maka bangsa ini bisa kacau. Kalau tiap ganti menteri juga ganti kebijakan maka republik ini tak akan bisa maju karena tidak pernah ada program yang kesinambungan,”kritik sarjana psikologi UMM Malang tersebut.
Terpisah Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Malang Sayekti berharap siswa tidak sampai dijadikan korban kurikulum, apapun nama pengganti Kurikulum 2013 nanti, apalagi kalau hanya untuk memenuhi ambisi dan kepentingan tertentu.
“Pemerintah harus mengaji terlebih dahulu secara detil dan matang terkait pengganti Kurikulum 2013 nanti agar tidak berhenti di tengah jalan seperti yang terjadi saat ini dan siswa juga tidak menjadi korban terus menerus, baik karena kurikulum maupun sistem pendidikan dan sistem ujian akhir,” katanya.
Dengan adanya kajian matang, lanjutnya, ketika dilaksanakan di semua sekolah, tidak akan terjadi lagi penghentian di tengah jalan, padahal belum semua sekolah melaksanakan Kurikulum 2013 karena baru berjalan sekitar tiga semester terakhir. [cty]