Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Banyaknya korban narkoba di Jatim membuat prihatinan DPRD Jatim. Karena itu, selain mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang akan membangun rumah sakit untuk rehabilitasi korban narkoba, dewan juga meminta agar Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim untuk meningkatkan kinerjanya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto menegaskan pihaknya sangat prihatin karena penggunaan narkoba di Jatim cukup tinggi secara nasional. Menurutnya ini permasalahan serius yang harus mendapatkan perhatian semua pihak.
“Karenanya kami berharap pada aparat penegak hukum, pemerintah provinsi dan legislatif untuk benar – benar mencermati kondisi ini secara serius. Jangan sampai pemuda kita terbelenggu narkoba sehingga tidak bisa beraktivitas secara maksimal dan merugikan Jatim secara keseluruhan. Termasuk permasalahan generasi muda yang seharusnya meneruskan perjuangan bangsa justru rusak akibat dipengaruhi oleh narkoba,” kata Agus Dono, Rabu (18/3).
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, ternyata Jatim menduduki peringkat pertama alias terbesar jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Dari 4,9 juta pengguna narkoba di Indonesia, 400 ribu di antaranya berada di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatim Brigjen Polisi Iwan A Ibrahim usai deklarasi peluncuran program rehabilitasi 10.000 pengguna narkoba di halaman Kantor Gubernur Jatim mengatakan sebenarnya angka ini sudah turun dibanding 2013 lalu yang mencapai 740 ribu pengguna. Saat ini sudah turun jadi 400 ribu.
Meski jumlahnya menurun, namun kerugian akibat penyalahgunaan narkoba ini tiap tahunnya mencapai Rp 9,5 triliun. Sedangkan untuk nasional, kerugian akibat narkoba mencapai Rp 57 triliun.
Lebih jauh politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan peran maksimal dari BNNP Jatim sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk rehabilitasi korban narkoba. Tetapi juga, untuk mengantisipasi dan mencegah masyarakat Jatim dalam mengonsumsi narkoba.
“Kinerja BNNP perlu untuk ditingkatkan lagi. Karena support maksimal terhadap badan ini sangat diperlukan baik dari segi SDMnya maupun dari anggarannya. Jika dulu BNNP ini merupakan lembaga fungsional yang berada di bawah Provinsi Jatim, saat ini merupakan lembaga struktural yang berada di bawah pemerintah pusat. Karenanya, pemerintah pusat harus benar – benar memperhatikan BNNP Jatim,” jelasnya
Disinggung bagaimana koordinasi Komisi E DPRD Jatim dengan BNNP? Agus Dono menjawab sejak dilantik hingga saat ini, belum ada koordinasi dengan BNNP. Karena itu dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi meskipun BNNP bukan mitra kerja Komisi E DPRD Jatim. “Kita akan berkomunikasi menanyakan bagaimana kinerjanya selama ini untuk pencegahan dan penanggulangan korban narkoba di Jatim,” urainya.
Politisi asal Malang ini juga mengapresiasi langkah Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan yang akan membangun dua rumah sakit di Madiun untuk rehabilitasi korban narkoba. Meskipun anggarannya akan diajukan pada 2016, pihaknya akan mendukung. “Namun, bila pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang akan dibahas pada April dan Mei 2015 ini memungkinkan untuk dianggarkan, saya akan mendukung. Ini kan program bagus karenanya perlu percepatan,” tuturnya.
Selain itu, politisi ini juga mengimbau peran dan partisipasi masyarakat, keluarga dan sekolah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, khususnya di Jatim. Menurutnya saat ini sedang ramai – ramainya gembong narkoba yang akan dieksekusi mati. Masalah narkoba saat ini masih menjadi isu nasional dan international. “Karenanya international maupun negara lain, harus menghormati aturan hukum yang ada di Indonesia. Jangan sampai mereka hanya memikirkan dua orang, tapi korban di kita (di Indonesia, red) jutaan orang. Ini salah satu kenapa Indonesia harus tegas supaya orang luar tidak main – main di Indonesia,” pungkasnya. [cty]
