Dewan Beri 42 Catatan LKPj Wali Kota Mojokerto

Wakil Wali Kota, H Suyitno (kiri) menerima catatan LKPj dari Ketua DPRD Yunus Suprayitno, Rabu (8/4) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
DPRD Kota Mojokerto memberikan sorotan sejumlah unit kerja di lingkup Pemkot Mojokerto dalam catatan strategis dan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun anggaran 2014 yang disampaikan dalam rapat paripurna istimewa, Rabu (8/4) kemarin.
Juru bicara gabungan Komisi, Choiroyaroh menyebut, ada 42 catatan strategis dan rekomendasi, diantaranya juga menyangkut langkah kebijakan Wali Kota Mas’ud Yunus.
”LKPJ 2014 yang disampaikan Wakil Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus pada sidang paripurna Selasa 7 April 2015 tak lebih sebatas penyajian pelaksanaan program semata. Parameter kinerja yang disampaikan abu-abu. Makanya perlu ada kritis total kinerja Pemkot kurun 2014,” paparnya.
Dari paparan LKPJ, nilai dewan yang menonjol sebenarnya hanya realisasi pelaksanaan program berikut penyerapan anggarannya. Sejumlah persoalan krusial, seperti penambahan dua SKPD dan keterbatasan SDM digarisbawahi dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Wali Kota, Suyitno itu.
Meski mengapresiasi penambahan dua SKPD baru, Disporabudpar dan Badan KBPP, namun dewan juga mendorong penggabungan KLH dan DKP agar tak terjadi tumpang tindih Tupoksi. Pun soal rencana pemekaran wilayah administratif, dewan mengingatkan agar Pemkot mempertimbangkan resiko administratif maupun politis.
Sementara soal keberadaan Dewan Riset Daerah (DRD), secara tandas, dewan meminta agar lembaga besutan wali kota itu dihapus sekaligus mengoptimalkan peran Balitbang. Sejumlah catatan minor kinerja Dinas P dan K, Dinas Kesehatan dan BLUD RS Dr Wahidin Sudiro Husodo juga mengemuka dalam tanggapan atas LKPJ itu.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Junaidi Malik menilai terjadi stagnasi kinerja.
Pemkot Mojokerto terkesan belum berani melakukan otokritik sekaligus menyajikan hasil pelaksanaan program secara obyektif. Karena masyarakat masih saja dicekoki tentang keberhasilan pembangunan tanpa berani menyebut secara terbuka kekurangan dan kelemahannya.
Wakil Wali Kota Suyitno mewakili Wali Kota Mas’ud Yunus mengatakan, rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah tak lain untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah kedepan. ”Semoga masukan dari legislatif dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif pada masa mendatang. Utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Mojokerto,” harapnya. [kar]