DPRD Jatim, Bhirawa
Kalangan DPRD Jatim kembali memberikan penilaian buruk terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Jatim. Mereka menganggap, prestasi sejumlah SKPD tersebut perlu dievaluasi. Beberapa SKPD tersebut, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pertanian serta sejumlah BUMD.
Juru Bicara Fraksi PKB Jatim Kartika Hidayati menegaskan pada sektor pendidikan misalnya, masih terjadi disparitas cukup tinggi antara kualitas dan fasilitas pendidikan di pedesaan dan perkotaan. Tidak hanya itu, disparitas juga terjadi pada akses antar jenjang pendidikan. Sebagai contoh, pada 2013 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan untuk jenjang SD/MI mencapai 97,8%. Sementara untuk jenjang SMA/SMK sederajat hanya 59,7%.
“Kesenjangan ini membuktikan bahwa program wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan selama ini tidak berjalan dengan baik,”tegas perempuan berjilbab ini dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Rabu (7/5).
Potret kurang bagus lanjut Kartika juga terjadi pada Dinas Koperasi dan UMKM. Ini karena dinas tersebut tidak mampu menghidupkan kembali 3.710 unit koperasi yang telah mati. Kartika menilai, program hibah bergulir sebesar Rp 25 juta untuk 1000 koperasi wanita berprestasi dan 100 koperasi karyawan juga tidak efektif. Sebab program tersebut justru memperlebar disparitas jurang ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat.
Hal paling memilukan lanjut Kartika adalah sejumlah BUMD. Sebab badan usaha tersebut rupanya tidak mampu memberi sumbangan pendapatan secara maksimal bagi Pemprov Jatim. Sebagai bukti, dari total pendapatan Jatim sebesar Rp 17 triliun, 80% di antaranya berasal dari pajak dan retribusi daerah.
“Ini kan menjadi aneh. Lha wong BUMD itu mesin ekonomi, tetapi justru melempem. Sampai kapan ini akan terjadi. Sementara, APBD selalu memberi suntikan dana kepada mereka (BUMD). Karena itu, ini harus dievaluasi,” ujar anggota Komisi D DPRD Jatim ini.
Secara umum, Kartika juga menilai bahwa kinerja sejumlah SKPD jauh dari kata maksimal. Indikasi tersebut muncul karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada 2013 yang cukup tinggi. Yakni sebesar Rp1,153 triliun. Padahal, SILPA untuk 2013 ditargetkan hanya 830 miliar.
“Melihat fakta ini, praktisi keuangan publik pasti sependapat, bahwa pengelolaan keuangan daerah Jawa Timur belum sehat,”tegasnya.
Hal yang sama diungkapkan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ahmad Jabir. Namun, alumnus Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) ini lebih menyoroti sektor pertanian yang paling rendah pertumbuhannya. Padahal, selama ini sektor tersebut menampung banyak penduduk dan angkatan kerja. “Kondisi ini jelas akan berimbas pada sektor agrobisnis,”tegasnya.
Namun demikian, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum belum memberi penjelasan detail tentang rapor buruk sejumlah SKPD tersebut. Orang nomor satu di Jatim ini mengaku masih akan berkoordinasi dengan beberapa SKPD terkait fakta tersebut.
“Memang ada beberapa pertanyaan dari anggota dewan. Di antaranya adalah pertanian. Selama ini memang ada pengurangan lahan hingga 1.081 hektare/tahun. Kendati demikian, Jatim masih mampu meningkatkan jumlahproduksi hingga 2,53%. Ini di antara yang akan kami jelaskan kepada legislatif,”tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini. [cty]
Keterangan Foto : Juru Bicara Fraksi PKB Jatim, Kartika Hidayati
