Dewan Blitar Imbau Pemkab Awasi UMK 2015

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Kabupaten Blitar, Bhirawa.
Dinilai masih banyak pengusaha di Kabupaten Blitar yang belum menerapkan gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Blitar, kalangan DPRD Kabupaten Blitar meminta ketegasan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk pelaksanaan UMK tahun 2015 mendatang.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Gatot Darwoto. Setelah melalui proses yang alot pembahasan Upah Minimum Jawa Timur untuk tahun 2015 sudah di tetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dengan penetapan UMK Jawa Timur 2015 ini maka UMK 2015 tertinggi untuk Jawa Timur ialah Kota Surabaya dengan nominal Rp 2.710.000 yang sekaligus di atas UMK Jakarta 2015 yang hanya Rp 2.700.000 saja.
Sedangkan UMK Jawa Timur 2015 terendah terdapat pada Kabupaten Magetan sebesar Rp. 1.150.000, “Untuk Kabupaten Blitar berada di urutan 26 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan besaran UMK sebesar Rp. 1.260.000,” kata Gatot Darwoto, kemarin.
Lanjut Gatot Darwoto, untuk penetpan UMK tersebut lebih besar dari pengajuan Pemerintah Kabupaten Blitar. Untuk pelaksanaanya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar harus melakukan pengawasan yang ketat untuk pelaksanaannya. “Jangan sampai penetapan UMK hanya sebatas penetapan namun fakta dilapangan banyak perusahaan yang tidak melaksanakan ketetapn tersebut,” ujarnya.
Bahkan menurutnya jika ini terjadi, yang dirugikan adalah masyarakat karena tidak bisa menikmati pendapatan sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan. “Untuk itu salah satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pemkab adalah melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih rutin. Agar hal-hal tidak diinginkan bisa diketahui sejak dini. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak bisa menerapkan UMK harus ada sanksi yang tegas,” imbuhnya.
Sementara secara terpisah Kepala Disnakertrans Kabupaten Blitar, Herman Widodo, mengatakan terkait dengan ketetapan UMK tersebut Disnakertrans Kabupaten Blitar  segera melakukan sosialisasi pada sekitar 500 lebih perusahaan yang ada di kabupaten Blitar. “Semua Perusahan  perusahaan yang ada di Kabupaten Blitar diminta untuk bisa melaksanakan keputusan kenaikkan UMK tersebut  untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan,” katanya.
Selain itu menurutnya nilai UMK Kabupaten Blitar yang ditetapkan Gubernur Jatim naik dari usulan yang diajukan Bupati sebesar Rp. 1.100.000 menjadi Rp 1.260.000. “Dikarenakan beberapa pertimbangan selain tingkat pertumbuhan ekonomi, juga karena adanya kenaikan harga BBM belum lama ini,” terangnya lagi.
Naik Rp 83 Ribu
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 72 tahun 2014 tentang Upah Minimum Kota (UMK), UMK kabupaten Sumenep tahun 2015 lebih tinggi dari yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan setempat sebesar  Rp1.170.000 menjadi Rp 1.253.500.
Kabid Hubungan Industri dan Syarat Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep, Ach Kamarul Alam menyatakan, pihaknya telah menerima salinan Pergub Jatim terkait penetapan UMK tahun 2015.
Dalam Pergub itu UMK Sumenep mengalami kenaikan dari usulan Dewan Pengupahan sebesar Rp80 ribu lebih. “UMK Sumenep tahun 2015 naik dari usulan semula. Dewan Pengupahan mengusulkan Rp1.170.000, tapi keputusan Gubernur naik menjadi Rp 1.253.500,” kata Kamarul Alam.
Menurutnya, setelah besaran UMK Sumenep tahun 2015 ditetapkan, pihaknya akan mengundang pengusaha untuk mensosialisasikan Peraturan Gubernur Jatim terkait UMK itu pada awal bulan Desember. “Dalam waktu dekat kami akan mengundang pengusaha untuk mensosialisasikan UMK tahun 2015 ini. Selain sosialisasi kami nanti akan menyebar surat edaran ke seluruh pengusaha,” ujarnya.
Ia memaparkan, kenaikan UMK dari yang diusulkan itu salah satu penyebabnya karena penyesuaian dengan ada pengurangan subsidi BBM. “Naiknya UMK dari usulan kami itu, mungkin karena ada penyesuaian dengan pengurangan subsidi BBM,” terangnya.
Di Kabupaten Sumenep ada 500 perusahaan, 13 perusahaan diantaranya masuk pada katagori perusahaan besar. Selama beberapa tahun terahir ini, perusahaan besar itu telah membayar upah bagi karyawannya sesuai UMK, sedangkan yang lain masih ada yang belum sampai UMK. “Kedepan kami tetap berharap, semua perusahaan, baik besar maupun kecil bisa memberi upah sesuai UMK, karena itu merupakan kewajiban perusahaan sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.
UMK Kabupaten Sumenep 2015 sebesar Rp 1.253.500, tertinggi kedua di Madura setelah Kabupaten Bangkalan Rp 1.267.300, disusul Kabupaten Sampang Rp 1.231.650 dan terendah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 1.201.750. Sedangkan UMK Sumenep tahun 2014 sebesar Rp1.090.000. [htn,sul]

Tags: