Bojonegoro, Bhirawa
Aksi demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kalangan aktivis mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro warnai saat seluruh pimpinan maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik dari komisi A, komisi B , komisi C dengan SKPS dipemerintahan kabupaten Bojonegoro setempat, Rabu (19/11).
Para Demonstran yang berjumlah sekitar 50 orang itu berteriak-teriak di depan kantor DPRD Bojonegoro dengan membawa spanduk dan menyuarakan aspirasi mereka memberi tuntutan 13 item yang disebut item turunkan harga BBM. Pendemonstarn berasal dari organisasi PMMI, HMI, GMNI, LMND, IMM.
Mereka menolak kebijakan dari Presiden Indonesia ke 7, Joko Widodo mengenai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nominal angka kenaikan Rp 2000/liternya. Bahkan mereka kecewa saat mereka hanya ditemui empat anggota DPRD sedangkan anggota DPRD lain masih melakukan hearing dengan SKPD terkait untuk membahas APBD tahun 2015.
Selain itu para demonstran mulai ricuh di depan kantor DPRD karena mereka tidak terima hanya ditemui empat anggota dewan akhirnya mereka dipersilakan masuk ruang paripurna untuk menyampaikan 13 item yang mereka inginkan. Sementara itu dengan adanya demo penolakan kenaikan BBM, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini Dinas Perhubungan secara resmi menaikkan harga tarif bus sebesar 10 persen dari nilai nominal semula.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Bojonegoro, Iskandar mengatakan jika awak bus yang memiliki armada di Bojonegoro boleh menaikan tarif penumpang dengan batasan maksimal 10% dari tarif lama sambil menunggu edaran resmi dari Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur. “Hal ini dilakukan agar armada yang beroperasi tidak merugi dan penumpang tidak ada yang ditarik terlalu mahal. Kami sudah mengumumkan kemarin dengan patokan kenaikan maksimal 10%,” tegasnya kepada Bhirawa.
Bahkan pihaknya masih belum mengetahui kapan akan melakukan musyawarah dengan organisasi angkutan darat (Oraganda) karena pihaknya sendiri belum menerima surat apapun dari Dishub provinsi Jawa Timur. “Alasan itulah yang menyebabkan Dinas Perhubungan memperbolehkan semua awak menaikan tarif 10% agar mereka tidak merugi dan penumpang tidak ditarik terlalu mahal oleh armada,” pungkasnya.
Saat ditanya mengenai pengawasan penarikan yang hanya diperbolehkan maksimal 10% dirinya hanya mengawasi saat penarikan diwilayah terminal Rajekwesi Bojonegoro saja, dan jika nantinya diluar dari terminal sudah jauh dari jangkauannya maka pastinya akan ditegur.
20 Persen
Sementara itu, sehari setelah pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Premium sejumlah perusahaan Otobus yang beropersi di Terminal Tamanan Kota Kediri menaikan tarif sendiri mencapai 20 persen. Hal ini dilakukan oleh sejumlha perusahaan angkutan untuk mengantisipasi besarnya biaya opersional yang dikeluarkan, Misalnya Manajemen PO Kawan Kita jurusan Kediri -Blitar, Kediri -Nganjuk.
Managemen PO Kawan Kita ini menaikkan tarif angkutan mencapai 5 persen dari tarif semula, itu pun menurut sopir tarif sewaktu-waktu bisa berubah disesuaikan dengan jarak tempuh penumpang “Sewaktu-waktu bisa berubah,” kata Rahmat, salah satu sopir PO Kawan Kita.
Berbeda dengan PO harapan Jaya, Menegemen Bus Jurusan Kediri-Surabaya menaikkan tarif baru mencapai 20 persen. Menurut perwakilan PO Harapan Jaya Tarmiji, kenaikan ini mengacu pada surat edaran organisasi angkutan darat. “Untuk Kedir-Surabaya awalnya Rp 16 ribu, sekarang Rp 20 Ribu, ini berdasarkan surat edaran Organda,” kata Tarmiji.
Menagggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Kediri Veri Djatmiko mengimbau agar Managemen Perusahaan angkutan tidak menaikan tarif melebihi 20 persen sesuai intruksi menteri Perhubungan. “Jika ada yang melebihi 20 persen, dan terbukti akan dikenakan sanksi, karena sesuai intruksi Kementrian perhubungan kenaikan tidak boleh melebihi 20 persen,” tandasnya. [bas,van]
Keterangan Foto : Sejumlah demontrans melakukan aksi penolakan kenaikan BBM oleh pmerintah pusat di depan pintu gerbang DPRD Bojonegoro.
