Dewan Desak Ada Pemberdayaan Perempuan untuk Kurangi TKW

DPRD Jatim, Bhirawa
Kabupaten Blitar, Kediri dan Tulungagung selama ini dikenal sebagai daerah pengirim Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Ini lantaran di tiga daerah tersebut kaum perempuan kurang diberdayakan sehingga lebih memilih merantau ke luar negeri dengan harapan bisa mencari modal untuk usaha di kemudian hari.
Namun faktanya, kata Gatot Islan Imbata anggota DPRD Jatim dari Dapil VI meliputi Kab/Kota Blitar, Kab/Kota Kediri dan Kab Tulungagung, hanya sedikit di antara eks TKW yang berhasil merintis usahanya dengan modal yang dia kumpulkan ketika menjadi TKW di luar negeri.
“Menjadi pengusaha atau berdagang itu bukan semata-mata ditentukan oleh modal yang besar. Tapi juga butuh keuletan dan pengalaman serta jaringan yang luas,” ujar politisi asal Fraksi PDIP ketika melaksanakan reses ketig 2017 dikonfirmasi, Minggu (24/9).
Menurut pria yang juga salah satu penjaga makam Bung Karno itu menjelaskan bahwa penyediaan lapangan kerja yang memadai adalah tanggungjawab pemerintah. Karena itu pemerintah juga perlu menyiapkan SDM tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha. “Pendidikan dan Balai Latihan Kerja mutlak diperlukan untuk ini,” jelas politisi asli Blitar.
Di sisi lain, pihaknya juga berharap program – program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan lebih dimaksimalkan. Sebab  perempuan yang tangguh akan mampu menciptakan keluarga yang harmonis.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Jatim dari Hanura Bambang Irianto. Menurutnya Pemprov Jatim juga gencar menggalakkan program Kopwan dengan dibantu modal awal Rp 25 juta setiap Kopwan supaya dijadikan modal bergulir bagi anggota yang mau mengembangkan UMKM. “Di dapil VI itu banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, khususnya industri kecil yang berbasis agro karena hasil pertanian melimpah. Namun kebanyakan masyarakat terkendala permodalan dan keterampilan.  Saya yakin dengan banyaknya Kopwan maka UMKM juga akan berkembang,” jelasnya.
Selain pemberdayaan ekonomi, masyarakat dapil VI juga masih berharap bantuan infrastruktur khususnya jalan desa dan irigasi dari pemerintah supaya pertanian mereka bisa lebih produktif. [cty]