Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Dewan mendesak Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum segera mengisi jabatan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim yang kosong. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Jatim saat ini mengalami perlambatan seiring dengan kondisi ekonomi nasional dan global yang lesu. Karena itu masalah ekonomi perlu mendapat perhatian serius, apalagi sebentar lagi diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Luthfi berharap Pemprov Jatim bisa memberi solusi yang tepat dalam menghadapi persaingan MEA, khususnya terhadap penguatan 6.800 UMKM di Jatim baik aspek produksi maupun pasarnya. “UMKM itu menyumbang atau berkontribusi 54 % PDRB Jatim, sehingga sektor UMKM perlu didukung Pemprov Jatim, ” ujar politisi asal FPAN DPRD Jatim, Rabu (2/9).
Ironisnya, kata Luthfi, SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang membidangi masalah ekonomi justru dibiarkan kosong, khususnya Biro Perekonomian yang banyak berhubungan dengan UMKM. “Harusnya, tim ekonomi Pemprov Jatim sudah membuat piranti penguatan ekonomi pelaku UMKM hadapi MEA, ” pintanya.
Sementara menyangkut rencana seleksi terbuka jabatan Kepala Biro Perekonomian yang ditinggalkan Made Sukarta yang kini menjabat Kadis Koperasi dan UMKM, politisi asal Sidoarjo menilai bahwa lelang jabatan itu bukan satu-satunya jalan yang terbaik. “Saya justru khawatir itu dijadikan celah untuk memasukkan orang titipan dari luar karena memiliki kedekatan dengan penguasa, ” ungkap Zainul Luthfi.
Seperti diberitakan sebelumnya roda mutasi di lingkungan Pemprov Jatim kembali bergulir lagi. Sebanyak 17 pejabat eselon II dan 24 pejabat eselon III ikut mutasi yang dijalankan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum, Senin (31/8). Khusus untuk jabatan Kepala Biro Administrasi Perekonomian, jabatan ini dikosongkan Gubernur dan diisi Plt karena akan dilelang terbuka dalam waktu dekat.
Senada, Ketua FPPP DPRD Jatim Musyaffa’ Noer menambahkan bahwa lelang jabatan melalui sistem assesment itu sudah diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun ketika SKPD lain tak usah dilelang sedangkan untuk Biro Perekonomian dilelang, tentu menimbulkan tanda tanya besar.
Menurut Musyaffa’, itu dilakukan karena gubernur merasa kurang yakin dengan stok pejabat bidang ekonomi mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim untuk memperbaiki kondisi ekonomi Jatim sehingga perlu dilakukan seleksi terbuka jabatan.
“Tapi kami tidak inginkan lelang jabatan itu dijadikan celah untuk memasukkan orang-orang dekat gubernur yang ada di luar ke dalam birokrasi di lingkungan Pemprov karena itu bisa menimbulkan kesenjangan sosial antar pejabat, ” beber pria yang juga Ketua DPW PPP Jatim.
Ia berharap pejabat yang nantinya menduduki kepala Biro Perekonomian benar-benar pejabat yang mumpuni di bidangnya, serta memiliki kredibilitas dan integritas yang baik agar Jatim bisa menjadi barometer ekonomi nasional. [cty]
